JAKARTA - Bank Indonesia (BI) bersama pemerintah sepakat untuk berbagi beban pembiayaan dalam mendukung program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Langkah ini menunjukkan sinergi antara kebijakan moneter dan fiskal untuk meringankan tekanan finansial sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Skema berbagi beban atau burden sharing ini sebelumnya juga pernah diterapkan saat pandemi Covid-19 sebagai bentuk dukungan pembiayaan utang negara.
Gubernur BI Perry Warjiyo menjelaskan bahwa hingga Senin, 2 September 2025, bank sentral telah melakukan pembelian Surat Berharga Negara (SBN) senilai Rp 200 triliun. Langkah ini merupakan bagian dari strategi moneter ekspansif yang tidak hanya menurunkan suku bunga, tetapi juga menambah likuiditas di pasar keuangan.
“Selain menurunkan suku bunga, kami menambah likuiditas melalui pembelian SBN di pasar sekunder sesuai kaidah kebijakan moneter,” ungkap Perry dalam Rapat Kerja Komite IV DPD RI, Selasa, 2 September 2025. Dengan pembelian ini, BI memastikan ketersediaan dana yang cukup bagi program-program prioritas pemerintah, khususnya perumahan rakyat dan Koperasi Desa Merah Putih.
- Baca Juga Harga BBM Terbaru Berlaku Seluruh SPBU
Koordinasi yang erat antara BI dan Kementerian Keuangan menjadi kunci dalam menetapkan skema burden sharing. Beberapa pembelian SBN dialihkan untuk membiayai perumahan rakyat dan koperasi desa. Perry menegaskan bahwa kesepakatan ini dilakukan secara adil, yakni pembagian beban bunga dilakukan separuh-separuh antara pemerintah dan bank sentral.
“Dan kami juga sepakat untuk pembagian beban burden sharing untuk bunganya, kita sepakatnya separuh-separuh,” jelas Perry. Contohnya, pembiayaan perumahan rakyat memiliki bunga sebesar 2,9 persen yang ditanggung bersama antara Kementerian Keuangan dan BI. Sementara untuk Koperasi Desa Merah Putih, bunga yang ditetapkan mencapai 2,15 persen.
Menurut Perry, langkah ini dapat mengurangi tekanan fiskal pada anggaran negara. Formula perhitungan bunga menggunakan acuan SBN 10 tahun dikurangi hasil penempatan dana pemerintah di perbankan, lalu sisa bunga dibagi dua antara BI dan pemerintah. Mekanisme ini memastikan keadilan dalam pembiayaan sekaligus menjaga stabilitas ekonomi.
Perry menambahkan bahwa kebijakan ini merupakan bukti komitmen BI dalam menjaga stabilitas moneter sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Ia menekankan bahwa seluruh langkah dilakukan secara hati-hati, dengan memperhatikan sinergi antara kebijakan moneter dan fiskal.
Program Asta Cita yang didukung oleh burden sharing diharapkan mampu memperluas akses perumahan rakyat serta mendorong perkembangan koperasi di desa-desa. Target pemerintah adalah mengoperasikan 80.000 Koperasi Desa Merah Putih hingga akhir 2025. Dukungan BI melalui skema pembagian beban bunga ini memberikan dasar keuangan yang kuat untuk mencapai target tersebut.
Langkah BI ini juga sejalan dengan strategi sebelumnya selama pandemi Covid-19, ketika bank sentral aktif membeli SBN untuk menjaga likuiditas pasar dan meringankan tekanan fiskal. Dengan pengalaman tersebut, implementasi burden sharing kini lebih matang dan terukur.
Perry menegaskan bahwa sinergi antara BI dan pemerintah menjadi faktor penting dalam mengurangi risiko keuangan. Kebijakan ini tidak hanya memberikan manfaat langsung bagi penerima program, tetapi juga menjaga keseimbangan fiskal dan moneter secara keseluruhan. Dengan pembagian beban bunga yang transparan dan proporsional, pemerintah dan BI dapat memastikan keberlanjutan program pembangunan perumahan dan koperasi desa.
Dalam konteks makroekonomi, langkah ini menunjukkan bahwa BI tidak hanya fokus pada pengendalian inflasi dan stabilitas moneter, tetapi juga berperan aktif mendukung pertumbuhan ekonomi melalui pembiayaan program prioritas nasional. Dukungan ini menjadi bagian dari strategi jangka panjang untuk memperkuat fondasi ekonomi nasional sekaligus memastikan akses yang lebih luas bagi masyarakat terhadap perumahan dan peluang ekonomi di tingkat desa.
Kesepakatan burden sharing ini juga menunjukkan fleksibilitas kebijakan BI dalam menghadapi tantangan ekonomi. Dengan tetap mempertahankan prinsip kehati-hatian, bank sentral mampu menyesuaikan instrumen kebijakan untuk mendukung program pemerintah tanpa mengganggu stabilitas moneter.
Perry menegaskan bahwa formula perhitungan bunga yang digunakan memastikan efisiensi dan keadilan. Hal ini sekaligus menjadi model bagi kerjasama fiskal-moneter yang dapat diadaptasi di masa depan untuk program pembangunan lainnya. Keputusan ini diharapkan dapat memberikan kepastian bagi investor dan masyarakat bahwa pemerintah dan BI bekerja secara terpadu untuk kesejahteraan rakyat.
Dengan demikian, kolaborasi antara BI dan pemerintah melalui skema burden sharing bukan sekadar langkah finansial, melainkan wujud komitmen bersama untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, memperkuat koperasi desa, serta mempercepat penyediaan perumahan rakyat. Dukungan yang berimbang ini diharapkan memberikan dampak positif jangka panjang terhadap stabilitas dan pertumbuhan ekonomi Indonesia.