JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini, baru-baru ini mengadakan pertemuan dengan Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati. Pertemuan ini berlangsung di Kantor Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) Kementerian Keuangan, Selasa, 4 Februari 2025, dan membahas isu-isu penting terkait pelaksanaan reformasi birokrasi dan potensi kenaikan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Dalam pertemuan tersebut, hadir pula sejumlah pejabat penting di antaranya Sekretaris Kementerian PANRB Reni Suzana, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata, Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas dan Aparatur Kementerian PANRB Erwan Agus Purwanto, serta Deputi Bidang SDM Aparatur Aba Subagja. Keberadaan mereka menunjukkan signifikansi isu ini bagi pelaksanaan birokrasi di Indonesia.
Pertemuan tersebut, sebagaimana dilaporkan oleh situs resmi Kementerian PANRB, membahas langkah-langkah implementasi reformasi birokrasi yang lebih efektif. Meskipun demikian, sayangnya tidak banyak informasi yang diungkapkan mengenai detil perbincangan tersebut.
Salah satu poin yang menjadi perhatian publik adalah isu kenaikan gaji PNS. Meskipun belum ada pengumuman resmi, wacana kenaikan gaji PNS sempat disinggung oleh Menteri Rini akhir tahun lalu. “Jadi saya belum bicara dengan Menteri Keuangan untuk membahas ini," kata Rini saat ditemui di Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Desember 2024 lalu. Ia menambahkan bahwa pembahasan kenaikan gaji ini memang memerlukan koordinasi lebih lanjut dengan Kementerian Keuangan.
Meski begitu, Rini menegaskan bahwa kenaikan gaji PNS pada tahun depan akan tetap menjadi prioritas pemerintah. Dia menekankan bahwa setelah strukturisasi kelembagaan kementerian di Kabinet Merah Putih rampung, pembahasan lebih teknis terkait kenaikan gaji PNS akan segera dilakukan. “Tentunya karena ini menyangkut kesejahteraan pegawai akan kami prioritaskan, tapi kami harus berbicara dulu dengan Kemenkeu, dan kita sedang susun RPP Kesejahteraan Pegawai, nanti mungkin akan disesuaikan," tutur Rini.
Sejalan dengan ini, Rini menjelaskan bahwa hingga saat ini, memang belum ada pembahasan formal mengenai kebijakan kenaikan gaji PNS antara Kementerian PANRB dan kementerian serta lembaga terkait lainnya. Ia menjelaskan adanya beberapa penyesuaian yang diperlukan mengingat ini adalah awal dari pemerintahan baru di bawah Kabinet Merah Putih. “Jadi kita belum ada pembicaraan, karena kita semua masih sibuk, ini kan situasinya agak beda dengan tahun sebelumnya karena ini kan memang awal pemerintahan baru, jadi adjustment-adjustment itu perlu waktu," tambah Rini.
Pertemuan ini juga membahas berbagai strategi untuk meningkatkan kinerja aparatur negara, termasuk kemungkinan merestrukturisasi sejumlah fungsi agar lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan publik. Reformasi birokrasi memang telah lama menjadi fokus utama pemerintahan, terutama untuk meningkatkan transparansi dan efektivitas pelayanan publik.
Tentu, perhatian juga tertuju pada rencana pemindahan PNS ke Ibu Kota Negara (IKN) baru. Namun, Rini memastikan bahwa keputusan final mengenai waktu pemindahan tersebut belum diambil. Semua langkah yang akan diambil tetap harus mempertimbangkan kesiapan infrastruktur serta kesejahteraan para pegawai yang akan terdampak dari kebijakan ini.
Kemajuan dalam pembahasan ini, tentunya akan menjadi kabar penting bagi jutaan PNS di seluruh Indonesia. Mereka menantikan keputusan yang menunjang kesejahteraan mereka sambil tetap mendukung agenda reformasi birokrasi nasional yang lebih luas.
Sementara itu, publik dan kalangan PNS terus menantikan kepastian mengenai kenaikan gaji dan langkah konkret pemerintah dalam reformasi birokrasi yang berkelanjutan. Pemerintah diharapkan mampu memberikan jawaban atas ekspektasi ini dalam waktu dekat. Keberhasilan reformasi birokrasi dan kesejahteraan PNS bukan hanya untuk kepentingan para pegawai pemerintah, melainkan juga demi meningkatkan pelayanan publik bagi seluruh rakyat Indonesia.