JAKARTA - Ketua Bidang Ekonomi Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar Mukhamad Misbakhun mengajak seluruh elite politik dan partai politik untuk menunjukkan kedewasaan, kejernihan, serta konsistensi sikap dalam merespons dinamika nasional yang berkembang belakangan ini.
Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (Depinas SOKSI) itu menilai, elite politik perlu menjauhkan diri dari tindakan ataupun ajakan bernuansa hasutan yang berpotensi meningkatkan eskalasi situasi.
Ia tak memungkiri bahwa kritik punya arti penting dalam demokrasi. Dengan kritik, pemerintah dapat mendengar aspirasi masyarakat.
Meski demikian, lanjutnya, dalam situasi bangsa yang sedang menghadapi tekanan karena situasi geopolitik saat ini, kritik sebaiknya disampaikan dengan penuh tanggung jawab, bukan dengan cara yang membuat keadaan makin panas.
“Perlu ajakan untuk mendinginkan suasana supaya lebih mereda,” ujar Misbakhun lewat siaran pers kepada Kompas.com, Minggu (21/6/2026).
Misbakhun menegaskan, kritik terhadap pemerintah merupakan bagian yang wajar dalam kehidupan demokrasi. Oleh karena itu, setiap pandangan yang disampaikan masyarakat, mahasiswa, tokoh nasional, ataupun partai politik harus dihormati sebagai bentuk kepedulian terhadap pemerintahan.
Legislator Golkar yang juga memimpin Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) itu meyakini bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto terbuka terhadap kritik dan masukan publik.
Sebagai contoh, ia menyinggung tindak lanjut pemerintah terhadap berbagai kritik terkait dugaan penyelewengan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Pemerintah mendengarkan banyak kritik dan masukan. Buktinya, dilakukan upaya penegakan hukum untuk MBG,” katanya.
Misbakhun juga menanggapi respons sebagian elite Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) terhadap dinamika politik dan gelombang protes publik yang muncul belakangan ini. Ia mengaku menghormati kritik yang disampaikan para politikus PDI-P kepada pemerintah.
Namun, mantan pegawai negeri sipil Kementerian Keuangan itu menilai, kritik yang disampaikan belum menawarkan banyak solusi substantif. Padahal, menurut dia, PDI-P memiliki pengalaman panjang dalam mengelola pemerintahan dan menghadapi berbagai persoalan bangsa.
“PDI Perjuangan pernah memiliki pengalaman panjang dalam mengoperasionalkan pemerintahan dan kebijakan negara. Oleh karena itu, kritik yang disampaikan semestinya lebih matang, proporsional, dan solutif, bukan justru menambah panas situasi,” ujar Misbakhun.
Misbakhun melanjutkan, meskipun sistem ketatanegaraan Indonesia tidak mengenal oposisi secara formal, setiap partai politik semestinya tetap menunjukkan posisi politik yang jelas dan konsisten. Ia menilai, partai politik perlu menentukan sikap secara tegas, antara berada di dalam atau di luar pemerintahan.
Menurutnya, tidak elok apabila sebuah partai menikmati apresiasi ketika kebijakan pemerintah mendapat dukungan publik, tetapi segera mengambil jarak saat pemerintah menghadapi kebijakan yang sulit atau kurang populer.
“Jangan memosisikan diri sebagai penyeimbang, tetapi ketika program pemerintah yang bagus diapresiasi, juga ingin mendapatkan poin. Sebaliknya, posisinya langsung mengkritik keras saat ada program pemerintah sedang bermasalah. Posisi politik dua kaki itu tidak elegan,” katanya.
Misbakhun menambahkan, rakyat membutuhkan kejelasan sikap politik dari partai-partai yang ada. Kejelasan dan konsistensi, menurutnya, merupakan bagian penting dari pendidikan demokrasi.
“Silakan berbeda pandangan dan memberi kritik, tetapi jangan sampai publik menangkap kesan ada ambiguitas sikap politik. Konsistensi jauh lebih mendidik bagi rakyat ketimbang sikap yang berubah-ubah mengikuti situasi,” ujar Misbakhun.
Meski demikian, ia mendorong seluruh partai politik untuk mengedepankan semangat kerja bersama dalam menyelesaikan berbagai persoalan bangsa. Tantangan yang dihadapi Indonesia saat ini tidak dapat diselesaikan dengan saling menyalahkan, tetapi membutuhkan kontribusi gagasan dari seluruh kekuatan politik.
“Mari kami bersama-sama mendinginkan suasana. Tugas seluruh elite politik adalah memberi keteladanan, menghadirkan solusi, dan menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan politik sesaat. Politik dengan wawasan kebangsaan. Nilai-nilai kepentingan nasional harus diprioritaskan daripada kepentingan politik praktis yang populis,” ujar Misbakhun.