JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengapresiasi langkah nyata Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang konsisten mendorong beragam inovasi penguatan ketahanan pangan, salah satunya melalui program urban farming atau pertanian perkotaan.
Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Akmal Malik memaparkan, pertanian perkotaan bukan sekadar kegiatan menanam di area kota, melainkan gerakan sosial yang memicu kesadaran warga mengenai arti penting kemandirian pangan, kelestarian alam, serta naiknya taraf hidup masyarakat urban.
"Pemanfaatan lahan yang sempit, pekarangan rumah, taman lingkungan, atap bangunan, hingga teknologi hidroponik dan vertikultur telah menunjukkan bahwa keterbatasan ruang bukanlah penghalang untuk menghasilkan pangan yang sehat dan berkualitas," kata dia saat membacakan sambutan Menteri Dalam Negeri, dalam Rapat Paripurna dalam rangka peringatan HUT ke-499 Kota Jakarta, di gedung DPRD DKI, Senin.
Akmal menjelaskan bahwa inisiatif tersebut turut memberikan imbas positif secara ekonomi bagi warga, memperkokoh ketahanan lini keluarga, sekaligus menyajikan area hijau yang menopang kualitas ekosistem perkotaan.
Searah dengan garis besar pembangunan nasional dan program utama Presiden Prabowo Subianto, sambungnya, pemantapan ketahanan pangan wajib dijadikan aksi bersama yang membaurkan peran otoritas pusat, daerah, korporasi, kampus, komunitas, hingga seluruh elemen publik.
Menurut dirinya, pemerintah daerah mengantongi posisi strategis sebagai penggerak utama lewat lahirnya kebijakan, bimbingan, edukasi, serta penyediaan teknologi agrikultur modern yang cocok dengan profil wilayah perkotaan.
Di sisi lain, mengacu pada data Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Perikanan (KPKP) DKI Jakarta pada 2025, total pegiat pertanian kota di Jakarta saat ini menembus angka 5.910 orang yang terbagi ke dalam 521 kelompok tani.
Pemprov DKI pun menyalurkan beraneka ragam fasilitas pembantu, mulai dari instrumen produksi, bimbingan teknis institusi oleh penyuluh, pelatihan intensif, hingga kemitraan dengan sektor swasta, BUMN, BUMD, TNI, Polri, lapas, instansi keagamaan, serta masyarakat umum.
Selain itu, ditinjau dari aspek regulasi, Pemprov DKI Jakarta sudah merancang peta jalan perluasan pertanian kota berbasis tata ruang melalui Desain Besar Pertanian Perkotaan 2018–2030.
Agenda ini ditargetkan mampu mencukupi hajat pangan keluarga, menekan ongkos belanja rumah tangga, mendongkrak pemasukan, membuka lapangan kerja baru, menekan laju inflasi, sekaligus merawat kelestarian ekosistem dan flora lokal Jakarta.