JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto menyampaikan apresiasi pemerintah terhadap keputusan Bank Indonesia yang mempertahankan suku bunga acuan atau BI Rate pada posisi 5,75 persen berdasarkan Rapat Dewan Gubernur (RDG) periode 21–22 Juli 2026.
Airlangga menegaskan bahwa penahanan suku bunga oleh BI ini bakal memberikan stimulus langsung bagi keberlangsungan sektor riil.
"Karena tentu biar bagaimana kenaikan tingkat suku bunga itu akan ada transmisinya kepada sektor riil. Sehingga dengan ditahan ini, harapannya sektor riil bisa tetap bergerak. Karena kan kenaikan itu sama saja kami menginjak rem," ujar Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan pada Rabu (22/7/2026).
Di sisi lain, kebijakan menahan suku bunga acuan tersebut dipandang perlu diselaraskan dengan stabilitas nilai tukar mata uang rupiah.
"Akan tetapi yang penting kan kami juga mengejar pertumbuhan. Dan pertumbuhan itu credit growth menjadi penting. Karena kalau itu naik, credit growth akan berhenti," tuturnya.
Ia juga menilai masih banyak kuota kredit yang belum terserap hingga saat ini. Momentum penahanan suku bunga ini dinilai menjadi peluang emas untuk memaksimalkan ekspansi penyaluran kredit perbankan.
Sebagaimana diketahui, keputusan mempertahankan BI Rate di level 5,75 persen diumumkan langsung oleh Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo seusai gelaran RDG Juli 2026 pada Rabu.
"Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 21 dan 22 Juli 2026 memutuskan untuk mempertahankan BI Rate sebesar 5,75%," ujar Perry.
Selain BI Rate, bank sentral turut mempertahankan suku bunga Deposit Facility serta Lending Facility sebesar 25 basis poin, masing-masing pada angka 4,75 persen dan 6,50 persen.
Perry menjelaskan, penetapan suku bunga ini merupakan langkah terukur untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah gejolak ketidakpastian global sekaligus memperkuat fondasi pertumbuhan ekonomi nasional. Langkah moneter ini juga ditujukan demi menjaga tingkat inflasi tetap pada sasaran target 2,5±1 persen.
"Bank Indonesia memperluas kebijakan insentif dan sejumlah kebijakan lain untuk meningkatkan aliran masuk investasi portofolio asing dan memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah, mempercepat pendalaman pasar uang dan valas, serta meningkatkan likuiditas," ujar Perry.