JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengonfirmasi bahwa pemerintah bakal segera merancang kontrak pengadaan berdurasi panjang guna mengamankan pasokan impor minyak dari Rusia.
Bahlil menyampaikan bahwa realisasi impor minyak mentah dari Negeri Beruang Merah tersebut masih berjalan secara berkelanjutan. Ia menuturkan pula bahwa pengiriman pasokan tahap perdana telah sukses didatangkan ke tanah air. Berdasarkan catatan Bisnis, volume impor minyak mentah tahap awal dari Rusia itu tercatat menyentuh angka 770.000 barel.
Transaksi pembelian tersebut menjadi tonggak sejarah baru lantaran merupakan yang pertama kali sejak tercapainya kesepakatan bilateral antara kedua negara pada April 2026 silam. Sebelumnya, Indonesia sempat dikabarkan berencana mengimpor sekitar 150 juta barel minyak mentah dari negara tersebut.
"Tahap pertama sudah," ujar Bahlil saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta pada Rabu (5/8/2026).
Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa tahapan pengadaan gelombang kedua saat ini sedang berproses. Ke depannya, imbuh Bahlil, pihak pemerintah berencana merumuskan kontrak kerja sama pengadaan jangka panjang demi kelancaran impor tersebut.
"Nanti kami akan bikin kontrak jangka panjang," katanya.
Di samping itu, Bahlil menegaskan bahwa mekanisme pengadaan pasokan minyak asal Rusia ini dikelola secara langsung oleh negara, alih-alih dilimpahkan kepada PT Pertamina (Persero). Prosedur impor itu dieksekusi melalui perantara badan layanan umum (BLU) Lemigas.
Menurut keterangannya, penerapan skema tersebut merupakan wujud nyata dari kebijakan strategis pemerintah dalam rangka menggaransi ketahanan pasokan energi nasional. Ia menerangkan, manakala komoditas minyak berhasil diperoleh negara, suplai tersebut lantas dialokasikan guna mencakupi hajat hidup masyarakat serta kebutuhan energi di dalam negeri.
Menutup keterangannya, Bahlil menekankan bahwa langkah kebijakan ini berjalan beriringan dengan prinsip politik luar negeri Indonesia yang memegang teguh asas bebas aktif. Menurut pandangannya, Indonesia mempunyai hak penuh untuk menentukan arah sumber pasokan energinya secara mandiri tanpa intervensi maupun tekanan dari pihak negara manapun.