JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Djamari Chaniago memastikan bahwa pemilik akun media sosial yang menyebarkan berita bohong atau hoaks terkait aksi demo anarkis dapat dijerat sanksi pidana.

"Kami akan temukan akunnya. Kalau misalnya terjadi bahwa itu ada indikasi dan bisa memenuhi ketentuan-ketentuan pelanggaran tindak pidana, kami akan lakukan itu dan kami megenai tindakan secara tegas untuk itu," kata Djamari Chaniago saat jumpa pers di kantor Kemenko Polkam, Jakarta Pusat, Rabu.

Menurut Djamari Chaniago, akun-akun tersebut terbukti kerap membagikan konten hoaks berisi ajakan aksi unjuk rasa yang mengarah pada tindakan anarkis.

Salah satu bentuk rekayasa informasi yang sering diunggah akun-akun tersebut adalah rekaman video yang memperlihatkan kerusuhan demonstrasi di wilayah Jakarta.

Padahal, Djamari Chaniago menegaskan bahwa aksi unjuk rasa yang terekam dalam video tersebut bukanlah kejadian yang berlangsung saat ini.

"Video itu saya nyatakan tidak benar. Tidak ada di wilayah Indonesia, di tanah air kami ada hoaks-hoaks yang seperti itu. Mungkin itu terjadi pada masa lalu. Pada saat sekarang ini ke depan tidak ada," ujar Djamari Chaniago menegaskan.

Djamari Chaniago sangat menyesalkan munculnya narasi video yang dinilai memprovokasi masyarakat untuk menggelar demo pada momen perayaan HUT ke-81 RI di bulan Agustus ini. Narasi menyesatkan itu berpotensi merusak kondusifitas hingga publik berasumsi keadaan Indonesia sedang kacau.

Padahal, Djamari Chaniago menyebutkan bahwa kondisi di Jakarta beserta berbagai daerah lainnya di Indonesia dalam kondisi aman dan terkendali.

Djamari Chaniago menambahkan, geliat di pusat-pusat perbelanjaan di sejumlah wilayah juga terpantau berjalan normal, menandakan stabilitas nasional masih terjaga dengan baik.

"Situasi di dalam negeri sangat-sangat mantap dan perkembangan situasi terjadi di dalam negeri masih dalam kendali kami semua," ucap Djamari Chaniago.

Djamari Chaniago turut mengimbau masyarakat untuk tidak mudah terhasut isu hoaks, tetap memercayakan urusan keamanan kepada pemerintah, serta tidak ikut-ikutan menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya.