JAKARTA — PT Pertamina (Persero) memberikan tanggapan resmi sehubungan dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan penyederhanaan pada struktur badan usahanya. Kepala Negara secara khusus meminta agar dilakukan pemangkasan terhadap lapisan organisasi serta jumlah anak dan cucu perusahaan di lingkungan Pertamina.
Vice President (VP) Corporate Communication Pertamina Muhammad Baron mengemukakan bahwa pihak perusahaan memberikan dukungan penuh terhadap agenda penataan lini usaha BUMN (business streamlining) yang menjadi bagian integral dari proses transformasi korporasi secara berkesinambungan.
Ia menyampaikan bahwa Pertamina telah mulai mengeksekusi program tersebut sepanjang kurun waktu semester I/2026.
"Program streamlining yang telah dilakukan di semester I/2026 dengan menggabungkan tiga entitas sektor hilir telah terbukti mampu memperkuat rantai pasok energi nasional, meningkatkan efisiensi, sekaligus resiliensi bisnis yang sesuai dengan arahan Presiden dalam Inpres No.7 Tahun 2026 tentang percepatan program penataan BUMN dan/atau anak usaha BUMN," tutur Baron, Selasa (11/8/2026).
Sebagai catatan, aksi penggabungan tiga anak perusahaan yang dimaksud mencakup merger antara PT Pertamina Patra Niaga (PPN), PT Kilang Pertamina Internasional (KPI), serta PT Pertamina International Shipping (PIS) untuk disatukan menjadi satu entitas terpadu di bawah naungan subholding downstream.
Kebijakan strategis tersebut secara resmi dieksekusi pada bulan Februari 2026. Langkah ini bertujuan untuk menghilangkan praktik inefisiensi yang terjadi antarperusahaan, mempercepat proses birokrasi pengambilan keputusan, sekaligus merealisasikan penghematan biaya operasional hingga menyentuh angka puluhan triliun rupiah setiap tahunnya.
Sepanjang pelaksanaan proses integrasi berlangsung, manajemen memastikan bahwa tidak ada kebijakan pemutusan hubungan kerja (PHK) yang diberlakukan.
Sebelumnya, Presiden Prabowo telah memberikan instruksi tegas kepada sejumlah badan usaha milik negara (BUMN), di antaranya PT Pertamina (Persero) serta PT PLN (Persero), agar segera merampingkan struktur kepengurusan dan lini usahanya.
Perintah tersebut disampaikan oleh Prabowo saat melakukan pertemuan khusus bersama Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri bertempat di kediaman pribadi kawasan Hambalang, Bogor, Jawa Barat, pada hari Minggu (9/8/2026) petang.
Pertemuan penting itu membahas dua fokus utama yang secara konsisten dikawal oleh Presiden Prabowo, yakni mewujudkan kemandirian energi nasional dengan memaksimalkan potensi sumber daya dalam negeri, serta memastikan seluruh BUMN dikelola secara semakin efektif, efisien, dan berpihak kepada kepentingan negara serta masyarakat luas.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo memberikan arahan mendasar terkait pembenahan tata kelola institusi korporasi milik negara.
“Dalam pertemuan tersebut Presiden Prabowo juga memerintahkan pengurangan layer-layer dan anak cucu perusahaan di Pertamina, PLN, dan BUMN lainnya,” ujar Teddy melalui keterangan resmi, Senin (10/8/2026).
Teddy menambahkan bahwa langkah penyederhanaan struktur organisasi tersebut dirancang agar korporasi pelat merah bisa bertransformasi menjadi entitas bisnis yang jauh lebih lincah dan produktif.
Dengan rantai birokrasi yang dipangkas menjadi lebih ringkas, proses pembuatan keputusan strategis diharapkan dapat berjalan lebih cepat tanpa mengorbankan aspek efisiensi di tubuh perusahaan negara.
“Pemangkasan ditujukan agar pengambilan keputusan menjadi lebih cepat, produktivitas lebih meningkat, dan efisiensi seluruh BUMN lebih terjaga,” tutur Teddy.