JAKARTA - Menjelang pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dalam pemilihan kepala daerah, seluruh elemen masyarakat diimbau untuk bersatu menolak praktik politik uang yang dinilai dapat mencederai nilai demokrasi. Praktik ini dianggap sebagai ancaman serius terhadap integritas pemilu dan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi.
Dalam keterangan resminya, seorang anggota lembaga pengawas pemilu menyatakan bahwa politik uang bukan hanya melanggar aturan hukum, tetapi juga merendahkan kehormatan hak suara masyarakat.
“Politik uang bukan hanya melanggar hukum, tapi juga menghina hak pilih masyarakat. Pemilihan harus berjalan dengan adil, jujur, dan demokratis. Kami mengimbau semua pihak untuk berkomitmen menolak politik uang,” ujarnya pada Selasa, 15 April 2025.
Pengawasan Diperketat Jelang Pemungutan Suara
Dalam rangka menjaga kelancaran dan kejujuran pelaksanaan PSU, jajaran pengawas pemilu akan memperketat pengawasan di seluruh tahapan proses pemilihan. Pengawasan ini mencakup masa tenang, hari pencoblosan, serta proses rekapitulasi suara.
Seluruh petugas pengawas akan disiagakan untuk memantau secara ketat setiap indikasi pelanggaran pemilu, termasuk tindakan-tindakan yang berpotensi mengarah pada politik uang. Pengawasan dilakukan tidak hanya di TPS (Tempat Pemungutan Suara), tetapi juga dalam lingkungan masyarakat, termasuk rumah-rumah warga dan tempat publik lainnya.
“Kami akan melakukan pengawasan maksimal dan siap menindak tegas pelanggaran yang ditemukan di lapangan,” tegasnya.
Peran Aktif Masyarakat Sangat Diharapkan
Lembaga pengawas juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam mengawal jalannya PSU. Salah satu bentuk peran tersebut adalah dengan melaporkan secara langsung apabila menemukan indikasi adanya praktik politik uang atau bentuk kecurangan lainnya selama masa pelaksanaan pemilu ulang.
Partisipasi masyarakat dinilai sebagai bagian penting dalam memastikan pemilu berjalan jujur, adil, dan transparan. Pengawasan tidak hanya menjadi tanggung jawab penyelenggara pemilu, tetapi juga seluruh elemen warga negara.“Kami berharap masyarakat turut menjaga proses pemilu ini dengan melaporkan setiap pelanggaran yang ditemukan. Ini adalah bentuk tanggung jawab kita bersama terhadap masa depan demokrasi,” ujarnya lagi.
Edukasi Politik Jadi Kunci Pencegahan
Selain pengawasan, upaya edukasi politik kepada masyarakat juga menjadi langkah strategis dalam mencegah politik uang. Diharapkan, pemilih semakin menyadari bahwa menentukan pilihan dalam pemilu harus berdasarkan pada visi, misi, dan rekam jejak calon, bukan karena dorongan uang atau barang.
Dalam beberapa kesempatan, lembaga pengawas telah menggelar sosialisasi dan pendidikan pemilih yang menekankan pentingnya memilih secara cerdas dan bermartabat. Ini menjadi bagian dari upaya membangun budaya demokrasi yang sehat di tengah masyarakat.
“Kami ingin pemilu ini tidak hanya menjadi ajang memilih, tetapi juga ruang pembelajaran politik yang mencerdaskan. Pemilih harus sadar bahwa suara mereka sangat berharga dan tidak boleh dibeli,” lanjutnya.
PSU Diharapkan Berjalan Damai dan Demokratis
Pemungutan Suara Ulang ini menjadi momentum penting untuk memperbaiki kualitas pelaksanaan pemilu dan memastikan bahwa hasil akhir benar-benar mencerminkan kehendak rakyat. Dengan pelibatan aktif masyarakat dan pengawasan ketat dari semua pihak, PSU diharapkan dapat berjalan dengan aman, damai, dan demokratis.
Seluruh pemangku kepentingan dalam pemilu, termasuk pasangan calon, tim sukses, pengawas, serta masyarakat luas, diharapkan menjaga kondusivitas dan tidak melakukan pelanggaran yang dapat menimbulkan sengketa atau konflik.
“Pemilu harus kita jaga bersama, bukan hanya sebagai prosedur politik, tetapi juga sebagai bentuk penghormatan terhadap hak suara rakyat. Mari kita jadikan PSU ini sebagai contoh pelaksanaan demokrasi yang bersih dan bermartabat,” pungkasnya.