JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menilai bahwa penanganan korupsi yang sering menjerat para kepala daerah tidak bisa sekadar bertumpu pada fungsi pengawasan. Penanggulangan tersebut wajib menyertakan penguatan sistem tata kelola pemerintahan sekaligus pembenahan sikap integritas dari pemimpin daerah.

“Yang kami bisa lakukan kepada kepala daerah ini adalah, satu, kami melakukan retret. Tujuannya untuk menguatkan nasionalismenya, integritasnya, ya. Kemudian juga memberikan pembekalan-pembekalan awal, termasuk KPK juga hadir di sana. BPKP juga hadir memberikan masukan,” kata Tito dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Mendagri selepas menghadiri agenda Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi II DPR RI yang berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada hari Kamis (16/7).

Tito memaparkan lebih lanjut bahwa kedudukan kepala daerah mempunyai karakteristik yang berbeda dengan pejabat di dalam struktur sistem komando. Hal ini dikarenakan mereka dipilih secara langsung oleh rakyat lewat pemilu, sehingga pola pembinaannya harus lebih menonjolkan aspek penguatan sistem.

Ia menjabarkan bahwa Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sudah merancang beragam instrumen pengawasan. Beberapa di antaranya meliputi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), formulasi pedoman Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), hingga skema pengawasan keuangan daerah. Pemerintah bersama KPK dan Kejaksaan Agung pun ikut melahirkan sistem mitigasi korupsi lewat Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP).

Kendati demikian, Tito memberikan peringatan penting bahwa secanggih apa pun sistem yang telah dirancang dan diaplikasikan, pada akhirnya tetap membutuhkan landasan integritas yang kuat dari pribadi masing-masing kepala daerah.

“Tapi semua sistem ini kan bisa saja nanti diakali di lapangan. Ada gratifikasi dan lain-lain. Nah ini kan kembali kepada integritas masing-masing kepala daerah,” ujarnya.

Pada forum tersebut, Mendagri juga memberikan sorotan tajam mengenai tingginya ongkos politik dalam kontestasi pemilihan kepala daerah yang selama ini menjadi persoalan pelik. Menurut pandangannya, problem ini perlu diselesaikan lewat sebuah terobosan baru, salah satunya melalui usulan penambahan dana operasional kepala daerah yang diambil dari persentase kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Lewat skema tersebut, para pemimpin daerah bakal memiliki motivasi lebih untuk mendongkrak capaian kinerja fiskal wilayah mereka tanpa harus memberikan beban tambahan kepada masyarakat.

“Tapi ini perlu, perlu adanya studi dulu ya. Perlu adanya pembicaraan antar-kementerian, lembaga di pemerintahan, bila perlu juga berbicara dengan DPR. Karena ini keputusan penting,” tuturnya.