JAKARTA - PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI secara resmi mengoptimalkan aset lahannya guna menyokong penyediaan tempat tinggal yang layak serta terjangkau bagi masyarakat. Langkah strategis ini menjadi wujud partisipasi BUMN dalam menyukseskan Program 3 Juta Rumah Rakyat yang diusung sebagai agenda prioritas Pemerintah Republik Indonesia.
Direktur Utama KAI Bobby Rasyidin mengutarakan bahwa pendayagunaan aset strategis perkeretaapian ini dijalankan secara bertanggung jawab. Walau difungsikan sebagai area permukiman, KAI dipastikan tetap menempatkan aspek keselamatan dan kelancaran layanan moda kereta api sebagai prioritas utama dalam operasional harian.
“Momentum ini merupakan penegasan bahwa aset perkeretaapian yang strategis dapat dioptimalkan untuk memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat,” ujar Bobby saat acara Groundbreaking Hunian Manggarai di Jakarta, Jumat (21/8/2026).
Proyek pembangunan hunian di kawasan Manggarai ini terbagi ke dalam tiga blok utama, yakni Blok G, Blok H, serta Blok F, dengan membentang di atas lahan seluas 2,2 hektare. Pembangunan tersebut dirancang guna menjawab kebutuhan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang memerlukan hunian tengah kota dengan konektivitas transportasi publik yang terpadu.
Dalam realisasinya, KAI memegang teguh tiga pilar utama. Pilar pertama yaitu layak, yang menjamin setiap unit hunian memenuhi tolok ukur keselamatan dan kenyamanan. Pilar kedua adalah terjangkau, di mana skema pembangunan diselaraskan dengan regulasi pemerintah khusus bagi kelompok sasaran.
Pilar ketiga menekankan aspek berkelanjutan. Hal ini memprioritaskan efisiensi pemanfaatan lahan, keterhubungan langsung dengan moda angkutan massal, serta kepatuhan terhadap regulasi lingkungan agar kawasan hunian dapat bertahan dalam jangka panjang.
Inisiatif ini berjalan selaras dengan agenda kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto untuk menghadirkan sarana tempat tinggal yang berkelanjutan. Bobby berharap pengerjaan fisik dapat segera berproses sesuai dengan aturan teknis Menteri Kependudukan dan Kawasan Permukiman (PKP) yang telah ditetapkan.