JAKARTA - Momentum transisi energi di Indonesia kembali mendapat dorongan berarti dengan langkah strategis yang dilakukan dua BUMN energi besar. PT PLN Indonesia Power (PLN IP) bersama PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGEO) resmi membentuk konsorsium untuk mempercepat pengembangan energi panas bumi di berbagai wilayah kerja. Kerja sama ini menandai babak baru sinergi antarperusahaan energi dalam menghadirkan pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) yang lebih efisien, ramah lingkungan, dan berorientasi pada ketahanan energi nasional.

Konsorsium tersebut dibentuk usai penandatanganan head of agreement (HoA) yang mencakup pengembangan panas bumi dengan kapasitas indikatif sebesar 530 megawatt (MW). Proyek yang masuk dalam lingkup kerja sama ini meliputi status brownfield, yellowfield, hingga greenfield. Dua proyek utama yang menjadi tindak lanjut konkret adalah PLTP Ulubelu Binary Unit berkapasitas 30 MW di Lampung dan PLTP Lahendong Binary Unit berkapasitas 15 MW di Sulawesi Utara.

Direktur Utama PLN IP, Bernadus Sudarmanta, menegaskan bahwa langkah ini bukan hanya menghadirkan tambahan pasokan energi berkelanjutan, tetapi juga memperlihatkan konsistensi BUMN dalam mendukung agenda pembangunan rendah karbon.

“Melalui konsorsium ini, kami memastikan proses pengadaan dan pembangunan dilakukan secara efisien, transparan, dan berorientasi pada hasil,” ungkap Bernadus.

Ia menambahkan, proyek ini akan semakin memperkuat komitmen PLN IP dan PGEO dalam menghadirkan energi bersih sekaligus mendukung target pemerintah menuju Net Zero Emission 2060 serta Enhanced National Determined Contribution (ENDC) 2030.

Tahap lanjutan dan skema kerja sama

Sebagai kelanjutan dari HoA, kedua perusahaan akan membentuk joint venture company (JVC) setelah menerima surat penunjukkan resmi dari PLN. Skema ini menjadi bukti bahwa konsorsium tidak berhenti pada tahap kesepakatan, melainkan berlanjut hingga eksekusi teknis di lapangan.

Kedua proyek, baik di Lampung maupun Sulawesi Utara, saat ini sedang berada dalam proses pengadaan independent power producer (IPP) oleh PLN. Apabila tahapan ini selesai, pembangunan pembangkit akan dimulai dengan harapan memberi kontribusi nyata bagi sistem kelistrikan regional.

Bernadus menilai proyek tersebut akan menghadirkan manfaat ganda: pertama, memperkuat keandalan pasokan listrik di Sumatra dan Sulawesi; kedua, menunjukkan sinergi antar-BUMN dalam mendorong realisasi bauran energi baru terbarukan (EBT) yang lebih tinggi.

Dukungan agenda strategis nasional

Pengembangan panas bumi menjadi salah satu agenda strategis pemerintah dalam mewujudkan ketahanan energi. PT Danantara Asset Management (Persero) bahkan turut mengambil peran dengan memfasilitasi investasi di sejumlah proyek PLTP. Belum lama ini, Danantara menjembatani kerja sama strategis antara PT Pertamina (Persero) dan PT PLN (Persero) untuk mendukung pembangkit panas bumi.

Langkah tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman yang menjadi kerangka awal kolaborasi. Perkiraan awal menyebutkan terdapat 19 proyek eksisting dengan kapasitas 530 MW yang siap dipercepat, ditambah potensi kapasitas baru mencapai 1.130 MW. Jika terealisasi, total investasi diproyeksikan menembus US$5,4 miliar atau sekitar Rp88,49 triliun.

Dorongan pemerintah terhadap pengembangan energi panas bumi sejatinya bukan hal baru. Dalam sepuluh tahun terakhir, wacana pembentukan holding panas bumi sempat digulirkan di era Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Harapannya kala itu adalah meningkatkan efisiensi dan memperkuat daya saing industri panas bumi nasional. Meski wacana tersebut belum terealisasi, kini pemerintah melalui Danantara kembali menegaskan arah kebijakan yang sama: energi panas bumi harus menjadi bagian dari agenda strategis nasional dan dikelola secara akuntabel.

Energi bersih untuk masa depan

Bagi PLN IP maupun PGEO, pembentukan konsorsium ini adalah cerminan keseriusan dalam memperkuat transisi energi bersih. Bernadus menegaskan bahwa upaya ini bukan sekadar proyek bisnis, melainkan wujud kontribusi nyata BUMN dalam mendukung cita-cita Indonesia menuju masa depan yang mandiri energi.

“Pengembangan panas bumi bukan hanya solusi jangka panjang untuk penyediaan energi yang andal dan berkelanjutan, tetapi juga wujud nyata kontribusi BUMN dalam mendukung agenda pembangunan rendah karbon,” ujarnya.

Dengan cadangan panas bumi Indonesia yang termasuk terbesar kedua di dunia, kolaborasi lintas BUMN diharapkan mampu memaksimalkan potensi tersebut. Keberhasilan proyek-proyek ini akan menjadi bukti bahwa transisi energi bukan sekadar wacana, tetapi dapat diwujudkan melalui kerja sama strategis, teknologi, serta komitmen terhadap keberlanjutan.

Sinergi energi untuk Indonesia maju

Konsorsium PLN IP dan PGEO memperlihatkan bahwa akselerasi proyek energi terbarukan memerlukan sinergi lintas entitas. Pemerintah, BUMN, swasta, dan lembaga pendukung seperti Danantara harus saling melengkapi. Hanya dengan cara itulah target Net Zero Emission 2060 dapat tercapai.

Di tengah tantangan global seperti perubahan iklim dan kebutuhan listrik yang terus meningkat, proyek PLTP Ulubelu dan Lahendong menjadi pionir penting. Keberhasilan ini akan membuka jalan bagi proyek-proyek serupa di wilayah lain.

Pada akhirnya, langkah konsorsium ini adalah bukti komitmen Indonesia untuk tidak hanya memenuhi kebutuhan energi domestik, tetapi juga menunjukkan kepemimpinan dalam agenda transisi energi dunia.