JAKARTA - Pemerataan akses energi menjadi fokus pemerintah demi meringankan beban masyarakat, terutama bagi keluarga berpenghasilan rendah. Salah satu langkah strategis yang segera diterapkan adalah penjualan gas elpiji 3 kilogram dengan satu harga di seluruh wilayah Indonesia mulai 2026. Masyarakat nantinya dapat membeli tabung gas elpiji ukuran tiga kilogram dengan harga seragam menggunakan nomor induk kependudukan (NIK) atau KTP, sehingga lebih transparan dan mudah diawasi.

Terlihat warga Kabupaten Batang, Jawa Tengah, membeli gas elpiji 3 kilogram di salah satu warung pangkalan resmi. Aktivitas ini menjadi gambaran nyata bagaimana masyarakat sehari-hari bergantung pada energi untuk kebutuhan rumah tangga, terutama memasak. Penetapan satu harga diyakini akan meminimalkan praktik penimbunan atau penjualan di atas harga eceran tertinggi, sekaligus memastikan setiap keluarga mendapatkan haknya.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan, mekanisme penjualan elpiji tiga kilogram yang terstandarisasi akan menggunakan data kependudukan. Artinya, setiap pembelian harus tercatat berdasarkan NIK atau KTP. Sistem ini dirancang agar distribusi lebih merata, dan pemerintah dapat memantau penggunaan elpiji bersubsidi secara akurat. Dengan demikian, masyarakat tidak perlu khawatir kesulitan mendapatkan gas elpiji di wilayah masing-masing.

Tujuan Penerapan Satu Harga

Penerapan satu harga elpiji 3 kilogram memiliki beberapa tujuan utama. Pertama, menjamin keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya keluarga kurang mampu. Selama ini, harga elpiji bisa berbeda-beda di beberapa wilayah akibat jarak distribusi, biaya tambahan, atau praktik pangkalan yang tidak sesuai aturan. Dengan harga seragam, masyarakat akan mendapatkan kepastian biaya yang lebih jelas.

Kedua, sistem berbasis NIK/KTP akan mengurangi penyelewengan distribusi. Data kependudukan memungkinkan pemerintah melacak jumlah pembelian tiap keluarga. Dengan begitu, elpiji bersubsidi bisa sampai ke tangan yang tepat, sementara praktik pembelian berulang untuk dijual kembali di pasar gelap dapat diminimalkan.

Ketiga, penerapan satu harga mendukung efisiensi distribusi energi. Pangkalan resmi akan menyesuaikan stok sesuai kebutuhan warga, sehingga pasokan tidak menumpuk di satu titik dan kekurangan di titik lain bisa dicegah. Kebijakan ini juga mempermudah pemerintah dalam melakukan pengawasan dan evaluasi secara periodik.

Mekanisme Penjualan Elpiji Satu Harga

Proses pembelian gas elpiji 3 kilogram mulai 2026 akan lebih transparan. Setiap warga harus memperlihatkan NIK atau KTP saat membeli di pangkalan resmi. Petugas pangkalan akan mencatat data pembelian ke sistem digital yang terintegrasi. Langkah ini memastikan setiap pembelian tercatat dan tidak ada penyalahgunaan subsidi oleh pihak yang tidak berhak.

Selain itu, pembelian menggunakan data kependudukan memungkinkan pemerintah melakukan pengendalian stok secara tepat. Pangkalan akan menerima kuota berdasarkan jumlah warga di wilayah tersebut, sehingga distribusi menjadi lebih adil. Sistem ini juga mempermudah pemantauan oleh pihak berwenang, baik pusat maupun daerah.

Dampak Positif bagi Masyarakat

Penerapan satu harga gas elpiji 3 kilogram diharapkan membawa sejumlah manfaat bagi masyarakat. Pertama, masyarakat akan mendapat harga yang stabil, sehingga pengeluaran untuk kebutuhan rumah tangga lebih terprediksi. Kedua, risiko kelangkaan elpiji di pangkalan resmi bisa dikurangi, karena sistem kuota berbasis NIK/KTP menjamin distribusi lebih merata.

Selain itu, sistem ini juga mendorong transparansi dan akuntabilitas pangkalan resmi. Pangkalan yang terbukti melakukan penyimpangan dapat terpantau dan diberi sanksi sesuai peraturan. Dengan demikian, masyarakat dapat membeli gas elpiji dengan lebih nyaman tanpa harus khawatir harga melambung atau kesulitan mendapatkan stok.

Persiapan Pemerintah dan Pangkalan

Pemerintah telah menyiapkan sejumlah langkah agar penerapan satu harga berjalan lancar. Pangkalan resmi diminta menyiapkan sistem pencatatan digital terintegrasi dengan data kependudukan. Selain itu, sosialisasi kepada masyarakat dilakukan agar warga memahami prosedur pembelian baru menggunakan NIK atau KTP.

Pihak Kementerian ESDM juga memastikan pasokan gas elpiji mencukupi kebutuhan masyarakat. Hal ini termasuk pengaturan distribusi ke pangkalan, pengawasan kuota, serta evaluasi berkala untuk memastikan sistem berjalan efektif. Dengan persiapan matang, masyarakat dapat menerima manfaat dari kebijakan ini tanpa hambatan berarti.

Tantangan dan Solusi

Meski banyak manfaat, penerapan satu harga gas elpiji 3 kilogram juga menghadapi tantangan. Salah satunya adalah penyesuaian pangkalan terhadap sistem baru. Beberapa pangkalan harus menyiapkan perangkat pencatatan digital dan pelatihan petugas untuk memahami prosedur baru.

Selain itu, masyarakat perlu menyesuaikan kebiasaan pembelian. Warga yang sebelumnya membeli gas tanpa sistem pencatatan harus mulai terbiasa menunjukkan NIK atau KTP. Sosialisasi yang masif dan pendampingan dari pemerintah daerah akan membantu proses adaptasi ini.

Penerapan satu harga gas elpiji 3 kilogram mulai 2026 merupakan langkah strategis pemerintah untuk menjamin keadilan, transparansi, dan distribusi yang merata. Sistem berbasis NIK atau KTP membantu menekan penyelewengan, memastikan pasokan sampai ke masyarakat yang berhak, dan memberikan kepastian harga.

Dengan mekanisme ini, masyarakat dapat membeli gas elpiji dengan nyaman dan aman, sementara pemerintah dapat mengawasi distribusi secara lebih efisien. Penyiapan pangkalan resmi, sosialisasi kepada warga, dan pengawasan berkala menjadi kunci keberhasilan penerapan kebijakan ini.

Pemerataan akses energi melalui harga satu gas elpiji 3 kilogram adalah langkah positif bagi kesejahteraan masyarakat. Semua pihak, mulai dari pemerintah hingga warga, berperan dalam memastikan sistem ini berjalan lancar dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat Indonesia.