JAKARTA - Kepastian mengenai iuran BPJS Kesehatan kembali menjadi perhatian publik. Setiap awal bulan, jutaan peserta program jaminan kesehatan nasional selalu memastikan bahwa iuran yang dibayarkan masih sesuai aturan dan tidak memberatkan. Hingga September 2025 ini, pemerintah menegaskan bahwa besaran iuran BPJS Kesehatan masih sama dengan ketentuan sebelumnya. Artinya, masyarakat dapat tetap mengakses layanan kesehatan tanpa harus khawatir adanya perubahan mendadak dalam jumlah pembayaran bulanan.

Selama masa transisi kebijakan, skema iuran masih merujuk pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 63 Tahun 2022. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa belum ada penyesuaian besaran iuran sampai ada keputusan resmi baru dari pemerintah. Kepastian ini memberikan rasa lega bagi peserta, terutama bagi kelompok masyarakat menengah ke bawah yang paling bergantung pada program BPJS Kesehatan.

Iuran Tetap Sesuai Kelas Peserta

Adapun rincian iuran BPJS Kesehatan yang berlaku pada September 2025 masih sama seperti sebelumnya, terbagi dalam tiga kelompok utama sesuai status kepesertaan.

1. PBI (Penerima Bantuan Iuran)
Peserta kategori ini dikenakan iuran sebesar Rp42.000 per bulan. Namun, kewajiban pembayaran sepenuhnya ditanggung pemerintah pusat. Dengan demikian, kelompok masyarakat kurang mampu tetap dapat menikmati layanan kesehatan tanpa terbebani iuran bulanan. Skema ini menjadi salah satu bentuk nyata komitmen negara dalam memberikan perlindungan kesehatan bagi seluruh rakyat.

2. PPU (Pekerja Penerima Upah)
Untuk peserta PPU, yakni pekerja yang mendapatkan gaji rutin, iuran yang berlaku adalah 5% dari total penghasilan per bulan. Dari jumlah itu, 4% dibayarkan oleh pemberi kerja, sementara sisanya 1% menjadi tanggungan pekerja. Sistem pembagian iuran ini dimaksudkan agar tidak terlalu membebani karyawan, sekaligus menunjukkan adanya tanggung jawab sosial dari perusahaan.

3. PBPU (Pekerja Bukan Penerima Upah) dan BP (Bukan Pekerja)
Peserta dalam kategori ini membayar iuran sesuai kelas perawatan yang dipilih. Untuk kelas 3, sejak Juli hingga Desember 2020, peserta hanya perlu membayar Rp25.500. Kekurangannya sebesar Rp16.500 ditanggung pemerintah sebagai bantuan iuran. Kemudian, mulai 1 Januari 2021, iuran peserta kelas 3 menjadi Rp35.000 per bulan, sementara pemerintah tetap memberi subsidi Rp7.000.

Selain itu, iuran kelas 2 ditetapkan sebesar Rp100.000 per orang per bulan, dengan manfaat berupa pelayanan kesehatan di ruang rawat kelas 2. Sementara itu, kelas 1 dikenakan Rp150.000 per bulan, yang memberikan manfaat pelayanan di ruang rawat kelas 1.

Konsistensi Pemerintah Menjamin Keberlanjutan Layanan

Dengan belum adanya perubahan hingga September 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa keberlangsungan program BPJS Kesehatan berjalan stabil. Selama ini, isu penyesuaian iuran memang kerap muncul. Namun, kepastian mengenai skema pembayaran memberi ketenangan bagi peserta untuk tetap menjaga kepesertaan aktif mereka.

Skema subsidi silang melalui PBI dan bantuan iuran untuk kelas 3 menjadi wujud nyata keberpihakan pemerintah kepada masyarakat rentan. Dengan cara ini, seluruh lapisan masyarakat memiliki kesempatan yang sama dalam mengakses layanan kesehatan yang memadai, baik di rumah sakit maupun fasilitas kesehatan tingkat pertama.

Manfaat Layanan yang Terus Dirasakan

Tidak dapat dipungkiri, BPJS Kesehatan telah menjadi tulang punggung pelayanan kesehatan di Indonesia. Melalui program ini, jutaan masyarakat dapat berobat tanpa harus memikirkan biaya yang terlalu besar. Dengan iuran yang relatif terjangkau, masyarakat bisa mendapatkan layanan pemeriksaan, pengobatan, rawat inap, hingga tindakan medis lanjutan.

Meski ada kritik terkait pelayanan, keberadaan BPJS Kesehatan tetap menjadi jaminan utama bagi kelompok masyarakat yang sebelumnya kesulitan mengakses layanan kesehatan. Oleh karena itu, kepastian tidak berubahnya iuran di September 2025 memberi sinyal positif bahwa negara hadir untuk melindungi rakyatnya.

Kedepannya, pembahasan mengenai kemungkinan penyesuaian iuran tentu tidak bisa dihindarkan. Pemerintah bersama DPR telah beberapa kali mengkaji hal ini, mengingat kebutuhan dana yang besar untuk membiayai layanan kesehatan nasional. Namun, selama keputusan resmi belum ditetapkan, masyarakat dapat tenang karena jumlah iuran masih mengacu pada peraturan lama.

Bagi peserta, hal yang paling penting adalah tetap disiplin membayar iuran tepat waktu. Kepesertaan aktif sangat berpengaruh pada kelancaran akses layanan. Bagi mereka yang mendapat subsidi, pemerintah tetap menjamin alokasi anggaran yang memadai agar program berjalan lancar.

Dengan kondisi ini, September 2025 menjadi bulan yang menegaskan konsistensi pemerintah dalam menjaga stabilitas iuran BPJS Kesehatan. Skema pembayaran yang masih sama, pembagian beban yang jelas antara peserta dan pemerintah, serta komitmen subsidi untuk kelompok rentan adalah bukti keberlanjutan program.

Masyarakat diharapkan terus memanfaatkan fasilitas ini sebaik-baiknya, sembari tetap mengikuti perkembangan terbaru terkait kebijakan iuran. Selama itu pula, jaminan kesehatan tetap hadir sebagai pegangan penting bagi kesejahteraan rakyat Indonesia.