JAKARTA – Pemerintah Indonesia terus mengupayakan peningkatan layanan logistik bagi jamaah haji sebagai bagian dari penyelenggaraan ibadah haji tahun 2025. Deputi Bidang Koordinasi Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Warsito, menegaskan bahwa peningkatan ini sangat penting untuk mengoptimalkan layanan haji dan mendukung ekosistem ekonomi nasional. Pertemuan strategis antara Kemenko PMK dan PT Pos Indonesia beserta para pemangku kepentingan terkait diselenggarakan di Hotel Mercure Sabang, Jakarta.

Menurut Warsito, pengelolaan penyelenggaraan ibadah haji bukan hanya berkaitan dengan aspek spiritual, tetapi memiliki kontribusi signifikan dalam mendorong pengembangan ekosistem ekonomi nasional. "Penyelenggaraan haji merupakan amanah konstitusi. Dari hasil evaluasi selama ini menunjukkan masih adanya kekurangan dalam beberapa aspek. Pemerintah terus berupaya melakukan inovasi dan perbaikan agar layanan haji semakin baik," ujar Warsito.

Transformasi Digital dan Inovasi Ekosistem Ekonomi Haji

Salah satu inovasi utama yang diangkat dalam pertemuan tersebut adalah penguatan ekosistem ekonomi haji melalui ekspor Bumbu Nusantara. Ekspor ini telah mencapai 70 ton pada tahun 2024 untuk memenuhi kebutuhan katering jamaah. Tak hanya itu, pemerintah juga menyediakan makanan siap saji untuk layanan katering di Armuzna, dengan peningkatan volume dari 1,7 juta kotak pada tahun 2024, dan potensi yang masih besar untuk mencapai 5-6 juta kotak.

Selain itu, transformasi digital menjadi fokus utama dalam peningkatan layanan haji. Warsito mengungkapkan bahwa aplikasi “Kawal Haji” dan sistem “International Patient Summary” telah diimplementasikan untuk mempermudah pemantauan kesehatan jemaah secara real-time. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan kesehatan bagi para jamaah.

Peran Strategis PT Pos Indonesia

Pemerintah mendorong peran PT Pos Indonesia untuk menjadi ujung tombak dalam peningkatan layanan logistik haji. "Kami ingin memberikan layanan terbaik bagi masyarakat, terutama dalam hal logistik haji. PT Pos Indonesia sebagai BUMN yang memiliki pengalaman di bidang ini diharapkan dapat mengambil peran strategis dalam memberikan layanan logistik yang berkualitas dan kompetitif," tambah Warsito.

Kemenko PMK memberikan apresiasi kepada PT Pos Indonesia yang telah berkontribusi aktif dalam upaya peningkatan layanan logistik haji. Meskipun menghadapi tantangan dalam menjaga kualitas layanan, PT Pos Indonesia diharapkan mampu menawarkan layanan yang bersaing secara global.

Fokus pada Haji Ramah Lansia dan Disabilitas

Warsito juga menerangkan bahwa tema Haji 2025 adalah “Haji Ramah Lansia dan Disabilitas”. Perubahan ini berpotensi menjadi tantangan tersendiri, terutama dengan penurunan kuota petugas haji dari 4.700 orang pada 2024 menjadi 2.210 orang pada 2025, demi melayani 221 ribu jamaah haji.

“Penyelenggaraan Haji tahun 2025 adalah masa transisi, oleh karena itu perlu koordinasi, kolaborasi, dan sinergi yang baik antara Kementerian Agama, Badan Penyelenggara Haji, K/L, dan stakeholder lain yang terkait,” kata Warsito. Peningkatan layanan logistik, inovasi dalam pengelolaan haji, dan komitmen terhadap tema ramah lansia dan disabilitas diharapkan dapat mewujudkan penyelenggaraan haji yang lebih berkualitas dan inklusif pada tahun-tahun mendatang.

Dengan upaya berkelanjutan dari pemerintah dan kerjasama aktif dari berbagai pihak, layanan haji diharapkan dapat lebih optimal dan memberikan manfaat yang semakin luas, tidak hanya demi kepentingan spiritual jamaah tetapi juga dalam memperkuat ekosistem ekonomi nasional secara keseluruhan.