JAKARTA - Korea Selatan mencatatkan peningkatan tingkat kelahiran untuk pertama kalinya dalam sembilan tahun terakhir pada tahun 2024, didorong oleh lonjakan angka pernikahan yang signifikan. Data awal yang dirilis pada Rabu, 26 Februari 2025, oleh Badan Pusat Statistik Korea Selatan menunjukkan bahwa perubahan ini mungkin menjadi awal dari berakhirnya krisis demografis yang telah lama menghantui negara tersebut.

Tingkat kesuburan—jumlah rata-rata bayi yang diharapkan dimiliki oleh seorang perempuan selama hidupnya—mencapai angka 0,75 pada tahun 2024. Hal ini merupakan kenaikan pertama setelah delapan tahun berturut-turut mengalami penurunan, dengan angka terendah tercatat pada 2023 yaitu 0,72, menurut laporan dari Reuters. Penurunan tersebut pernah menimbulkan kekhawatiran akan guncangan ekonomi bagi masyarakat Korea Selatan yang sangat cepat berubah.

Penting untuk dicatat bahwa sejak 2018, Korea Selatan telah menjadi satu-satunya negara anggota Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) dengan tingkat kelahiran di bawah angka 1. Fenomena ini mendorong pemerintah melaksanakan berbagai upaya untuk memotivasi kaum muda agar mau menikah dan memiliki anak. Presiden Yoon Suk Yeol, yang kemudian dimakzulkan, bahkan mengumumkan "krisis demografis nasional" dan merencanakan pembentukan kementerian baru khusus untuk menangani rendahnya tingkat kelahiran.

Meskipun kepemimpinan Yoon Suk Yeol berakhir prematur, kebijakan ini tampaknya mulai membuahkan hasil. Data yang sama menunjukkan lonjakan angka pernikahan sebesar 14,9 persen pada tahun 2024, yang merupakan peningkatan terbesar sejak data pernikahan mulai dirilis pada tahun 1970. Kenaikan tingkat pernikahan ini sendiri sudah mulai terlihat pada tahun 2023 dengan peningkatan 1 persen, didorong oleh dorongan pasca-pandemi.

Park Hyun-jung, seorang pejabat di Badan Pusat Statistik Korea Selatan, mencatat adanya perubahan dalam nilai sosial yang turut mendasari perubahan ini. "Ada perubahan dalam nilai sosial, dengan pandangan yang lebih positif tentang pernikahan dan persalinan," ujarnya dalam sebuah pengarahan. Park menambahkan bahwa peningkatan jumlah orang di awal usia 30-an serta penundaan waktu pernikahan akibat pandemi turut berperan dalam fenomena ini. "Sulit untuk mengukur seberapa besar setiap faktor berkontribusi terhadap peningkatan kelahiran baru, tetapi mereka sendiri juga berdampak satu sama lain," tambahnya.

Di Asia, pernikahan kerap kali dipandang sebagai prasyarat untuk memiliki anak, yang menjelaskan korelasi tinggi antara pernikahan dan kelahiran. Sebagai contoh, di Korea Selatan, biasanya ada jeda waktu satu atau dua tahun antara momen pernikahan dan kelahiran anak pertama.

Namun, tingkat kelahiran masih jauh dari kata ideal. Seoul, ibu kota negara, mencatat tingkat kelahiran terendah pada tahun lalu dengan 0,58. Walaupun peningkatan terlihat lebih banyak terjadi secara nasional, data terbaru juga menunjukkan bahwa pada tahun lalu terdapat 120.000 lebih banyak kematian dibandingkan kelahiran, menandai tahun kelima berturut-turut di mana populasi menyusut secara alami. Kota administratif Sejong menjadi satu-satunya pusat utama di mana populasi melihat pertumbuhan.

Berdasarkan proyeksi terbaru dari badan statistik Korea Selatan, populasi negara ini yang telah mencapai puncaknya sekitar 51,83 juta pada tahun 2020, diperkirakan akan menurun menjadi 36,22 juta pada tahun 2072. Ini menegaskan bahwa meskipun peningkatan kelahiran baru bisa menghasilkan dampak positif, tantangan besar masih ada di depan.

Dengan memenangkan hati generasi muda agar lebih proaktif menciptakan keluarga, kombinasi antara kebijakan pemerintah dan perubahan sosial mungkin menjadi kunci untuk mencegah lebih lanjut penurunan populasi Korea Selatan. Oleh karena itu, langkah kedepan yang diambil baik oleh pemerintah maupun masyarakat sendiri akan sangat menentukan masa depan demografis negara ini.