JAKARTA - Memasuki bulan suci Ramadan tahun 2025, pemerintah Indonesia semakin memperkuat strategi distribusi logistik guna memastikan pasokan pangan tetap stabil dan harga tetap terkendali. Langkah ini diambil sebagai respons cepat terhadap lonjakan permintaan bahan pokok yang biasanya terjadi selama bulan Ramadan, yang dapat memicu kenaikan harga apabila tidak diantisipasi dengan tepat. Pemerintah, melalui berbagai kebijakan dan inisiatif, berkomitmen untuk menjaga kestabilan harga pangan di seluruh wilayah Indonesia.

Salah satu upaya krusial yang dilakukan adalah pelaksanaan operasi pasar mulai 24 Februari 2025 hingga 29 Maret 2025. Operasi pasar ini bertujuan untuk menahan harga pangan dengan menyediakan bahan pokok dalam jumlah besar di berbagai titik strategis. Presiden Prabowo Subianto telah memberikan instruksi agar harga bahan pokok tidak boleh melebihi harga eceran tertinggi (HET). "Regulasi ini penting untuk memastikan daya beli masyarakat tetap terjaga selama Ramadan," ujar Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman.

Kerja sama antara pemerintah, produsen, distributor, dan importir menjadi kunci keberhasilan operasi pasar yang diusung dalam bentuk Gerakan Pangan Murah (GPM). Program ini telah dirancang untuk menjangkau berbagai daerah, termasuk wilayah dengan akses terbatas pada bahan pangan murah. "Operasi pasar ini bukan hanya untuk menjaga stabilitas harga, tetapi juga untuk menghindari praktik spekulasi yang bisa merugikan masyarakat," tambah Andi Amran.

Hingga saat ini, GPM telah berhasil menjangkau 325 titik distribusi di berbagai provinsi dengan fokus pendistribusian di Pulau Jawa, mengingat tingginya jumlah penduduk dan permintaan di wilayah ini. Meski demikian, pemerintah juga memastikan bahwa pasokan pangan mencapai daerah-daerah di luar Jawa dengan proporsi yang tepat.

Mulai 1 Maret 2025, cakupan operasi pasar diperluas ke seluruh Indonesia melalui kolaborasi dengan PT Pos Indonesia, BUMN pangan, dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Pertanian. Dengan kerja sama ini, diharapkan distribusi logistik berjalan lebih lancar dan merata sehingga tidak ada daerah yang mengalami kekurangan bahan pokok. Optimasi jalur distribusi terus dilakukan untuk memastikan bahan pangan sampai kepada masyarakat dengan harga yang terjangkau.

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi, menuturkan bahwa beberapa komoditas utama menjadi prioritas distribusi tahun ini. Prioritas tersebut meliputi MinyaKita, gula konsumsi, bawang putih, daging kerbau beku, dan beras SPHP. "Kami telah mengalokasikan total 189.000 ton bahan pokok dan 70.000 kiloliter minyak goreng untuk didistribusikan ke berbagai daerah," kata Arief.

Selain memastikan distribusi berjalan lancar, perhatian juga ditujukan pada pengawasan harga untuk menghindari praktik spekulasi dan penimbunan barang. Satgas Pangan Polri bekerja sama erat dengan pemerintah untuk memastikan harga tetap sesuai ketentuan. "Pengawasan ketat akan dilakukan di tingkat pusat dan daerah agar kebijakan pangan benar-benar berpihak pada masyarakat," tambah Arief.

Di tingkat daerah, berbagai provinsi juga mengambil langkah proaktif. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta misalnya, melaksanakan Gerakan Pangan Murah yang berlangsung selama Ramadan hingga Idulfitri. Plt Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda DKI Jakarta, Suharini Eliawati, mengungkapkan bahwa program ini bersifat fleksibel dan terbuka untuk usulan lokasi tambahan. "Kami ingin memastikan harga tetap terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat," ujarnya.

Inovasi dalam sistem distribusi diterapkan Pemprov DKI Jakarta dengan penggunaan food truck yang meningkatkan mobilitas dan jangkauan distribusi. Tim BUMD Pangan menyesuaikan strategi ini untuk mendekati lokasi sulit dijangkau kendaraan besar, menjangkau lebih banyak titik, termasuk wilayah-wilayah dengan akses terbatas pada bahan pangan murah.

Dengan memastikan ketersediaan pangan dan harga bersaing, pemerintah juga menjual beberapa produk dalam paket bundling, seperti beras, minyak goreng, dan sirup dengan harga lebih kompetitif. Sebuah inovasi baru adalah penggunaan beras kemasan 2,5 kilogram untuk memudahkan masyarakat dalam memenuhi standar takaran zakat fitrah.

Melalui berbagai upaya strategis ini, pemerintah optimistis dapat menjaga stabilitas pasokan pangan selama Ramadan dan Idul Fitri. Pemerintah terus memantau perkembangan harga di pasar untuk memastikan kebijakan yang diterapkan memberikan hasil optimal bagi masyarakat. Dengan demikian, Ramadan 2025 diharapkan menjadi bulan yang damai dan sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia.