JAKARTA - Badan Gizi Nasional (BGN) mengambil tindakan tegas dengan menghentikan operasional 833 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia.

"Ada 833 dapur yang kami suspend hari ini," kata Kepala BGN, Sudaryono dalam konferensi pers di Jakarta, Senin.

Sebanyak ratusan lokasi dapur yang disetop operasionalnya mencakup 98 dapur SPPG wilayah Sumatera, 424 dapur SPPG daerah Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Bali, NTB, NTT, hingga Papua, serta 311 dapur SPPG area Jawa dan Madura.

Pihak BGN memastikan dapur yang ditindak tidak menerima pembayaran karena terbukti melanggar SOP. Pelanggaran tersebut seperti kebersihan makanan kurang terjaga, adanya temuan kasus keracunan, kualitas menu tidak memenuhi standar, hingga Instalasi Pengolahan Air Limbah (Ipal) yang belum sesuai ketentuan.

"Dapur yang di-suspend ini bukan seperti yang lalu. Dulu di-suspend, tapi tetap dibayar. Kalau sekarang ditutup, tidak dibayar, karena pelanggaran," kata Sudaryono.

Tak sebatas menutup ratusan fasilitas SPPG bermasalah, BGN turut memberhentikan 261 pegawai non-ASN yang terdiri atas 224 pegawai non-ASN beserta 37 tenaga ahli.

BGN juga menjatuhkan hukuman disiplin tingkat berat untuk 9 orang ASN atas pelanggaran berat, sementara 39 ASN lainnya memperoleh sanksi disiplin ringan.

"Kami menemukan sembilan ASN melakukan pelanggaran berat atau disiplin berat. Besar kemungkinan yang bersangkutan akan kami proses pemberhentiannya. Kemudian, ditemukan 39 pelanggaran disiplin ringan yang akan kami tindak dengan mutasi, demosi, serta sanksi administrasi maupun peringatan," kata Sudaryono.

Sudaryono menekankan komitmennya untuk membersihkan BGN dari praktik serta tindakan koruptif.

"Penting bagi kami memastikan abdi negara di setiap dapur itu bekerja dengan sebaik-baiknya, sebersih-bersihnya, dan memastikan menu yang tersaji itu baik. Karena Kepala SPPG adalah pegawai kami, abdi negara di bawah BGN. Kami coba selesaikan bagaimana dari sisi keterbukaan, transparansi, komunikasi, pelibatan banyak pihak, pelibatan instansi lain, kementerian lain, lembaga lain, pemda, dinas-dinas, serta keterlibatan publik dalam mengawasi apakah itu menu, penyaluran, dapur, kebersihan," kata dia.