JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto secara resmi telah menyampaikan dokumen Nota Keuangan serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2027 kepada pihak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Di dalam dokumen resmi tersebut, jajaran pemerintah memasang target ambisius agar pertumbuhan ekonomi nasional dapat menyentuh angka 6% pada tahun depan.
Target yang dicanangkan tersebut terbilang sangat ambisius. Pasalnya, secara historis, kali terakhir perekonomian nasional mampu mencatatkan pertumbuhan hingga level 6% terjadi pada tahun 2012 silam, atau berselang 14 tahun yang lalu.
Ekonom dari lembaga Center of Reform on Economics (Core) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, turut memberikan pandangannya bahwa target pertumbuhan tersebut dinilai kurang realistis.
Yusuf menyoroti adanya sebuah paradoks antara tingginya ekspektasi pertumbuhan ekonomi dengan postur alokasi anggaran yang dirancang untuk tahun depan. Menurut kalkulasinya, defisit anggaran yang dipatok sebesar Rp671,2 triliun atau setara dengan 2,4% terhadap produk domestik bruto (PDB), serta total belanja negara senilai Rp4.097,2 triliun, mengindikasikan adanya asumsi PDB nominal di kisaran Rp28.000 triliun pada tahun 2027.
Angka tersebut, lanjutnya, masih tergolong masuk akal apabila dikombinasikan antara target pertumbuhan riil sebesar 6% dengan proyeksi tingkat inflasi di angka 2,5%.
Kendati demikian, persoalan utamanya terletak pada alokasi belanja negara yang tercatat hanya mengalami pertumbuhan mini sekitar 3,9% apabila dikomparasikan dengan outlook APBN tahun 2026.
"Artinya, secara relatif terhadap ukuran ekonomi, peran fiskal justru mengecil. Keseimbangan primer juga dipangkas tajam dari Rp152,1 triliun menjadi Rp20,9 triliun. Jadi, pemerintah sedang melakukan konsolidasi fiskal sekaligus berharap ekonomi tumbuh lebih cepat. Di sinilah persoalannya," ungkap Yusuf, Minggu (16/8/2026).
Terlebih lagi, sambungnya, porsi alokasi anggaran untuk belanja kementerian dan lembaga (K/L) justru mengalami penyusutan sebesar 7,7%, yakni dari semula Rp1.630,4 triliun pada outlook APBN 2026 turun menjadi Rp1.504,7 triliun di dalam RAPBN 2027. Di sisi lain, pos belanja non-K/L justru melonjak tajam hingga 15% dari posisi Rp1.615,1 triliun (outlook APBN 2026) menjadi Rp1.857,5 triliun (RAPBN 2027).
Yusuf menjelaskan bahwa pergeseran postur anggaran tersebut memegang peranan yang sangat krusial, sebab lonjakan tajam pada pos belanja non-K/L mencerminkan pembengkakan kewajiban pembiayaan yang minim memberikan nilai tambah secara langsung, seperti halnya pembayaran beban bunga utang, alokasi subsidi, hingga dana transfer daerah.
"Karena itu, saya melihat angka 6% ini lebih tepat diperlakukan sebagai target kebijakan dan jangkar ekspektasi pasar, bukan sebagai proyeksi teknis yang paling realistis," ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef), M. Rizal Taufikurahman, berpendapat bahwa target pertumbuhan ekonomi di level 6% tersebut masih terbuka kemungkinannya untuk dapat dicapai pada tahun mendatang.
Catatan pentingnya, pihak pemerintah wajib memastikan tingkat efektivitas serta kualitas dari penyerapan belanja negara tersebut berjalan secara optimal.
Rizal menilai bahwa kunci utama penentu keberhasilan dalam mencapai target yang ambisius ini sangat bergantung pada kualitas belanja, kecepatan eksekusi program, serta seberapa besar efek berganda (multiplier effect) yang mampu ditimbulkan oleh masing-masing program kerja.
Merujuk pada pidato penyampaian Nota Keuangan dan RAPBN 2026 yang disampaikan pada hari Jumat (14/8/2026) lalu, Presiden Prabowo diketahui mengusung setidaknya 10 inisiatif program baru. Beberapa di antaranya mencakup proyek renovasi fasilitas pelayanan publik seperti gedung Puskesmas dan sekolah, hingga penerapan instrumen pembiayaan inovatif seperti Project Financing and Infrastructure Investment (PFII) serta Domestic Development Management Fund (DDMF).
Rizal menguraikan bahwa program renovasi fasilitas publik secara praktis akan memberikan dampak yang relatif lebih cepat dalam menggerakkan roda aktivitas perekonomian di tingkat daerah.
"Renovasi sekolah, Puskesmas, dan fasilitas publik relatif lebih cepat mendorong aktivitas konstruksi dan penyerapan tenaga kerja," ungkapnya kepada Bisnis, Minggu (16/8/2026).
Sebaliknya, tingkat efektivitas dari instrumen kelembagaan maupun skema pembiayaan baru seperti PFII dan DDMF akan sangat bergantung pada bagaimana implementasi nyatanya di lapangan. Instrumen-instrumen tersebut, lanjutnya, baru akan mampu memberikan dampak ekonomi yang nyata apabila benar-benar sukses menciptakan tambahan arus investasi yang produktif.
"Bukan sekadar memindahkan likuiditas yang sudah ada. Jadi, untuk mendorong ekonomi dari kisaran 5% menuju 6%, APBN harus mampu menjadi katalis yang melakukan crowding-in investasi swasta, memperkuat daya beli, dan meningkatkan kapasitas produksi," ujar pengajar di Universitas Trilogi Jakarta ini.
