JAKARTA - Badan Anggaran atau Banggar DPR bersama pemerintah merevisi rancangan alokasi belanja subsidi energi, yaitu Bahan Bakar Minyak (BBM) dan LPG 3 Kilogram (Kg), dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN 2027.
Dalam RAPBN 2027, pihak pemerintah mulanya telah mengalokasikan rencana belanja subsidi energi sebesar Rp272,9 triliun. Namun, berlandaskan hasil forum rapat tingkat panitia kerja (panja) bersama Banggar DPR, rencana belanja subsidi energi dipotong menjadi Rp261,5 triliun.
Pengurangan alokasi subsidi energi ini menyasar BBM Jenis Tertentu serta LPG 3kg, yang merosot dari Rp142,8 triliun menjadi Rp131,4 triliun.
"Subsidi energi BBM dan LPG 3 Kg [Subsidi Energi A] Rp142,8 triliun menjadi Rp131,39 triliun, selisih Rp11,4 triliun. Total subsidi energi A plus B [listrik] Rp272,94 triliun, kesepakatan Rp261,5 triliun, selisih Rp11,4 triliun," kata Ketua Banggar DPR Said Abdullah pada rapat kerja dengan pemerintah, Senin (7/9/2026).
Penyusutan anggaran ini dipicu pula oleh penyesuaian formulasi perhitungan anggaran subsidi Jenis BBM Tertentu dan LPG Tabung 3 Kg. Hal ini turut berjalan selaras dengan koreksi perkiraan ICP serta nilai tukar rupiah yang masing-masing dipatok sebesar US$75 per barel dan Rp17.500 per dolar AS.
Perhitungan yang disesuaikan mencakup alokasi distribusi BBM subsidi dari 20.097,5 ribu kiloliter atau 20,09 juta kiloliter menjadi 19.561 ribu atau 19,5 juta kiloliter. Dengan demikian, dijumpai pemangkasan distribusi sekitar 5,36 juta kiloliter.
Selanjutnya, alokasi distribusi subsidi minyak solar terkoreksi dari 19,55 juta kiloliter menjadi 19 juta kiloliter atau dipangkas sekitar 945.000 kiloliter. Di sisi lain, penyaluran LPG 3 Kg turut dikurangi dari 8,94 juta kg menjadi 8 juta kilogram atau dipotong kisaran 945.000 kilogram.
Meski demikian, subsidi minyak tanah mendapati kenaikan dari 539.000 kiloliter menjadi 561.000 kiloliter. Adapun kalkulasi subsidi tetap untuk minyak solar tidak diubah, yakni bertahan di angka Rp1.000 per liter.
Secara menyeluruh, pemerintah dan Banggar DPR pada tingkat panja turut menyepakati penambahan total belanja negara sebesar Rp9,1 triliun. Rincian alokasi belanja tiap kementerian/lembaga (K/L) bakal digodok lebih lanjut dalam rapat panja lusa, Rabu (9/9/2026).
Guna mengamankan porsi defisit fiskal pada kisaran Rp671,2 triliun atau 2,4% terhadap PDB, pemerintah bersama Banggar juga menyepakati kenaikan target pendapatan negara sebesar Rp9,1 triliun.
"Keseimbangan primer tidak ada perubahan [defisit] Rp20,9 triliun. Defisit anggaran dari pendapatan dikurangi belanja Rp671,2 triliun. Persentase dalam PDB sebagaimana kami sampaikan sebelumnya 2,4% terhadap PDB," ujar Said.
