JAKARTA - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi menegaskan keberadaan pedoman pengarusutamaan gender di sektor perkebunan kelapa sawit bukan bertujuan menyulitkan pihak perusahaan, melainkan demi menjamin pemenuhan hak-hak pekerja perempuan.
"Pedoman pengarusutamaan gender di sektor perkebunan sawit ini bukan untuk mempersulit perusahaan, tetapi bagaimana kami ingin agar perempuan-perempuan yang terlibat di sektor perkebunan sawit ini bisa lebih produktif lagi," kata Menteri PPPA Arifah Fauzi dalam acara "Sosialisasi Pedoman Pengarusutamaan Gender di Sektor Kelapa Sawit", di Jakarta, Rabu.
Arifah menjelaskan bahwa pekerja perempuan pada industri ini masih kerap menemui berbagai bentuk ketidaksetaraan. Diskriminasi tersebut meliputi keterbatasan akses terhadap sumber daya, ketimpangan besaran upah dibanding pekerja pria, hingga minimnya peluang untuk mengembangkan kapasitas diri.
"Begitu juga dengan mereka yang mempunyai anak-anak balita. Itu perlu difasilitasi dengan tempat bermain atau daycare sehingga anak-anak ini bisa tumbuh kembang di tempat yang baik," kata Arifah Fauzi.
Kementerian PPPA berkomitmen untuk menggencarkan sosialisasi pedoman teknis tersebut secara komprehensif ke jajaran manajemen perusahaan terkait.
"Kami mencoba menyosialisasikan kepada beberapa perusahaan, kami turun langsung. Kemudian setelah mereka menerapkan modul ini, kami akan melakukan evaluasi bersama, temuan-temuan di lapangan seperti apa, mungkin perlu ada revisi modul yang mungkin ini disesuaikan dengan kondisi real di lapangan," kata Menteri Arifatul Choiri Fauzi.
Adapun panduan resmi mengenai pengarusutamaan gender di sektor industri minyak kelapa sawit ini telah diluncurkan secara formal pada ajang Pekan Riset Sawit Indonesia tanggal 20 Juli 2026.
