Jakarta – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) kembali menegaskan dukungannya terhadap Program Tiga Juta Rumah dengan menyalurkan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Komitmen tersebut disampaikan oleh Direktur Utama BTN, Nixon Napitupulu, dalam Rapat Terbatas di Istana Merdeka pada 7 Januari 2025, yang juga dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pejabat tinggi dari kementerian terkait.
BTN berencana memberikan kontribusi berkelanjutan terhadap Program Tiga Juta Rumah dengan mengajukan beberapa langkah inovatif kepada pemerintah. Salah satunya adalah dengan memberikan usulan terkait supply dan demand di sektor perumahan untuk memastikan program ini dapat tercapai dengan efektif. Menyusul keberhasilan Program Sejuta Rumah yang telah dicapai pada periode pemerintahan sebelumnya, BTN telah berhasil menyalurkan hampir dua juta unit rumah subsidi.
“Kami telah mengusulkan beberapa kebijakan baru kepada pemerintah, termasuk perubahan skema subsidi, memperpanjang jangka waktu pembiayaan untuk mengurangi beban angsuran, serta mencari sumber pendanaan alternatif selain APBN,” kata Nixon pada Rabu (15/1).
Dalam rapat tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa pemerintah melalui APBN telah mengalokasikan dana sebesar Rp35 triliun untuk pembiayaan perumahan di tahun 2025. Dana tersebut akan dialokasikan untuk berbagai subsidi, termasuk FLPP, SBUM, SSB, dan Tapera.
Nixon juga mengusulkan kombinasi antara subsidi suku bunga (SSB) dan FLPP dengan perpanjangan masa pinjaman dari 20 tahun menjadi 30 tahun, untuk menurunkan angsuran yang lebih ringan bagi masyarakat. Dengan perpanjangan masa subsidi selama 10 tahun, BTN berharap pemerintah bisa mengalokasikan dana untuk rumah subsidi baru yang lebih luas jangkauannya. BTN juga meminta dukungan pemerintah untuk memberikan jaminan terhadap obligasi yang diterbitkan oleh BTN, sehingga dapat memperoleh bunga yang lebih rendah dari investor internasional dan domestik.
Selain penerbitan obligasi, BTN juga mengusulkan untuk melakukan sekuritisasi aset KPR FLPP. Hal ini akan memungkinkan BTN untuk menarik dana lebih besar dari pasar dan mempercepat penyaluran KPR subsidi kepada lebih banyak masyarakat.
Sebagai bagian dari komitmennya, BTN juga berupaya memperluas cakupan penerima KPR Subsidi dengan menjangkau lebih banyak pekerja sektor informal, seperti pedagang dan pengemudi ojek online, yang saat ini sudah mencapai 10% dari total penyaluran BTN. BTN berharap langkah ini dapat menjadikan program perumahan lebih inklusif dan memberikan dampak positif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
"BTN berkomitmen menjadi mitra utama pemerintah dalam pemberdayaan finansial masyarakat Indonesia pada 2025. Kami percaya bahwa program perumahan ini tidak hanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi nasional," pungkas Nixon.
