JAKARTA - Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono mengimbau Perkumpulan Pengusaha Tani Indonesia agar mengarahkan fokus pengembangan usahanya pada komoditas ekspor demi memperkuat sektor agribisnis tanah air, memperluas jangkauan pasar internasional, serta mendongkrak nilai tambah produk pertanian.
"Kalau sekarang pemerintah sedang membuka peluang ekspor ceker ayam ke China, peluang ekspor karet ke Rusia, atau komoditas lainnya, pengusaha tani harus ikut mengambil bagian," kata Sudaryono dalam pernyataan terkonfirmasi di Jakarta, Rabu.
Pesan tersebut ditekankan olehnya sewaktu mengukuhkan kepengurusan Pengusaha Tani Indonesia (PTI) sekaligus meresmikan pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I PTI di kantor Kementerian Pertanian.
Ia mendorong jajaran PTI agar mengubah sudut pandang bisnis dari yang mulanya sekadar mengincar proyek pemerintah menjadi membangun usaha agrikultur yang berskala besar, kompetitif, serta berorientasi global.
Berdasarkan pandangan Sudaryono, yang familier disapa Mas Dar, potensi terbesar di bidang pertanian saat ini justru terletak pada ekspansi pasar internasional yang terus difasilitasi oleh negara seiring peningkatan hasil produksi dalam negeri.
"Jangan hanya mencari akses proyek pemerintah. Bangun bisnis yang besar, bisnis yang sehat, bisnis yang berorientasi ekspor," katanya.
Ia menuturkan bahwa garis kebijakan Presiden Prabowo Subianto telah menempatkan sektor pertanian sebagai fokus utama pembangunan nasional. Oleh sebab itu, seluruh pelaku bisnis agrikultur wajib sigap menangkap peluang yang tercipta dari kebijakan tersebut, khususnya dalam hal mengoptimalkan produksi dan memperluas pangsa pasar luar negeri.
Dengan demikian, ia mengingatkan bahwa ruang lingkup proyek pemerintah memiliki batasan tertentu serta berada di bawah pengawasan ketat dari pelbagai instansi pengawas.
Sebaliknya, imbuh Sudaryono, prospek bisnis di sektor pertanian jauh lebih terbuka lebar manakala pelaku usaha sanggup merajut jaringan pemasaran serta memanfaatkan celah pasar global.
"Kami ingin pengusaha tani memakai jaringan yang kami miliki untuk membuka pasar. Peluangnya jauh lebih besar daripada hanya berebut proyek. Orientasinya harus ekspor dan menciptakan nilai tambah," ujar dia.
Selanjutnya, ia menyampaikan bahwa haluan rezim kepemimpinan Presiden Prabowo saat ini murni berpihak pada pengokohan sektor pertanian.
Maka dari itu, para pelaku usaha dituntut menyelaraskan strategi bisnis mereka dengan arah pembangunan nasional yang menjadikan swasembada pangan sebagai agenda prioritas.
"Kalau era sekarang adalah era swasembada pangan, ya pengusaha juga harus bergerak mengikuti arah itu. Jangan justru mencari usaha yang bertentangan dengan kebijakan pemerintah. Ini momentum besar yang harus dimanfaatkan," katanya.
Ia menambahkan pemerintah tengah menjalankan program pengembangan sembilan komoditas perkebunan strategis, seperti kelapa, kakao, kopi, pala, lada, dan komoditas ekspor lainnya dengan dukungan anggaran sekitar Rp9,9 triliun.
Inisiatif tersebut diyakini mampu melahirkan berbagai peluang usaha baru pada ranah perdagangan, pengolahan, hingga pengapalan produk pertanian keluar negeri.
"Kalau pemerintah sedang membangun sentra kelapa, kakao, kopi, atau pala, maka pengusaha tani harus sudah bersiap menjadi pedagang, pengolah, hingga eksportir komoditas tersebut. Peluangnya sangat besar," katanya menjelaskan.
Sebagai ilustrasi, Sudaryono memaparkan keberhasilan pemerintah dalam membuka jalur ekspor buah durian asal Indonesia secara langsung menuju Tiongkok. Menurutnya, pencapaian tersebut menunjukkan komitmen pemerintah dalam merintis pasar baru yang wajib dimanfaatkan secara optimal oleh para pengusaha lokal.
Di samping itu, ia turut menegaskan bahwa seluruh bentuk pelayanan publik di lingkungan Kementerian Pertanian diselenggarakan secara bersih tanpa celah korupsi serta transparan. Oleh karenanya, masyarakat diimbau agar mengabaikan oknum-oknum yang mencatut nama dirinya ataupun pejabat Kementerian Pertanian demi menjanjikan kemudahan pengurusan lewat imbalan tertentu.
"Kalau ada yang mengaku orang saya atau mengaku bisa mengurus sesuatu atas nama saya, laporkan saja. Tidak ada praktik seperti itu. Semua pelayanan dilakukan secara terbuka dan sesuai aturan," katanya menegaskan.