TRENENERGI.COM — Presiden Amerika Serikat Donald Trump resmi menandatangani undang-undang sanksi besar terhadap Rusia, dengan kewenangan memberlakukan tarif hingga 100 persen pada lima pembeli terbesar minyak dan gas Rusia. China dan India menjadi sasaran paling signifikan karena keduanya menyerap hampir seluruh ekspor minyak mentah Rusia. Undang-undang itu juga diperluas ke sektor energi dan persenjataan Iran.
Langkah ini menandai eskalasi terbaru tekanan Washington terhadap Moskow. Undang-undang tersebut disahkan Dewan Perwakilan Rakyat AS pekan ini sebelum sampai ke meja Trump. Pemerintah AS menyebut kebijakan ini sebagai instrumen untuk memukul pendapatan negara yang membiayai perang di Ukraina.
Undang-undang setebal 48 halaman itu diberi nama Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026, merujuk pada almarhum Senator Lindsey Graham. Graham dikenal sebagai salah satu pembela Ukraina paling vokal di Washington sebelum meninggal pada 11 Juli.
Isi Sanksi: Dari Putin hingga Armada Bayangan
Beleid itu memberi Trump kewenangan luas untuk mengenakan tarif hingga 100 persen terhadap lima pembeli terbesar minyak dan gas Rusia. China dan India berada di posisi teratas daftar tersebut. Menurut data Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA), China menyerap 50 persen ekspor minyak mentah Rusia antara Desember 2022 dan Agustus 2026, disusul India dengan 37 persen.
Turki dan Uni Eropa masing-masing menyumbang 5 persen pada periode yang sama. Ekspor energi Rusia ke Uni Eropa tercatat terus menurun.
Undang-undang juga memuat sanksi terhadap Presiden Rusia Vladimir Putin, sejumlah pejabat senior pemerintah, bank dan lembaga keuangan, serta "armada bayangan" tanker Rusia yang dipakai untuk menghindari sanksi yang sudah ada. Atas permintaan Trump, cakupan sanksi diperluas ke sektor energi dan persenjataan Iran.
Ada pengecualian bagi negara yang mengimpor kurang dari 15 persen kebutuhan gas alamnya dari Rusia dan sedang berupaya mengurangi ketergantungan tersebut.
Respons Zelensky dan Konteks Politik di Washington
Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyambut baik pengesahan undang-undang itu oleh DPR AS. Ia menyebut momen tersebut bersamaan dengan serangan Rusia terbaru ke Ukraina yang melibatkan misil balistik, misil jenis lain, dan drone.
"Adalah simbolis bahwa pengesahan undang-undang sanksi Lindsey Graham oleh DPR AS terjadi pada malam serangan Rusia lainnya ke Ukraina yang melibatkan misil balistik, misil lain, dan drone," tulis Zelensky di Telegram pada 17 September.
Senator Richard Blumenthal dari Partai Demokrat menyebut legislasi ini sebagai "sanksi yang membakar" yang akan "mencekik mesin perang Putin".
Graham selama bertahun-tahun mendesak pemerintahan Trump untuk berbuat lebih banyak menghukum Rusia atas perang yang dipicu invasi ke Ukraina pada Februari 2022. Ia meninggal pada usia 71 tahun akibat diseksi aorta yang disebabkan penyakit kardiovaskular, tak lama setelah kembali dari kunjungan ke Kyiv.
"Dia meninggal saat melakukan pekerjaan yang memang menjadi takdirnya," kata Trump saat itu.
Sebelum wafat, Graham dianggap sebagai salah satu sekutu terkuat Ukraina di Capitol Hill. Sikapnya menonjol di tengah perpecahan tajam di Partai Republik soal sejauh mana keterlibatan AS di luar negeri dan besarnya bantuan untuk Ukraina.
Tekanan terhadap Negara Pembeli Minyak Rusia
Kebijakan tarif hingga 100 persen ini berpotensi memukul neraca perdagangan China dan India. Keduanya merupakan pembeli utama minyak mentah Rusia yang dijual dengan diskon sejak sanksi Barat diberlakukan.
India dan China belum memberikan pernyataan resmi atas penandatanganan undang-undang tersebut. Kedua negara sebelumnya menolak tekanan unilateral yang membatasi perdagangan energi mereka.
Penerapan tarif oleh Washington berisiko memicu respons balik dari Beijing dan New Delhi. Keduanya memiliki instrumen dagang untuk membalas kebijakan AS, mulai dari tarif impor hingga pembatasan ekspor bahan baku.
Yang belum jelas, seberapa cepat pemerintahan Trump akan menerapkan tarif terhadap negara-negara pembeli tersebut. Undang-undang memberi kewenangan, tetapi waktu dan cakupan penerapannya masih menjadi ruang diskresi Gedung Putih.