JAKARTA – Sejak kemunculannya dalam panggung ekonomi nasional, Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara atau dikenal sebagai Danantara telah menjadi topik perbincangan hangat. Sebagai entitas yang mengelola aset negara dengan nilai mencapai ribuan triliun rupiah, kehadiran Danantara diharapkan membawa perubahan signifikan dalam perekonomian Indonesia. Namun, pertanyaan mengenai akuntabilitas lembaga ini tetap menghantui publik hingga kini.

Akuntabilitas: Lebih dari Sekadar Keterbukaan Laporan

Akuntabilitas Danantara bukan hanya tentang keterbukaan laporan keuangan atau transparansi administrasi. Lebih dari itu, akuntabilitas mencerminkan pengelolaan yang profesional, bebas intervensi politik, dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan rakyat. Di tengah harapan besar, muncul kekhawatiran tentang potensi lembaga ini menjadi alat kepentingan elite tertentu. "Akuntabilitas Danantara harus lebih dari sekadar teori; harus ada bukti nyata dalam pengelolaan aset negara," ujar seorang pakar ekonomi yang mengamati perkembangan BPI ini.

Kepercayaan Publik dan Konsekuensi Tata Kelola

Salah satu janji pemerintah adalah menjalankan Danantara dengan prinsip transparansi penuh. Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya keterbukaan, menyatakan bahwa "Danantara dapat diaudit kapan saja oleh siapa pun karena aset yang dikelolanya adalah milik rakyat." Penyataan ini meningkatkan optimisme, namun praktik di lapangan masih dipertanyakan. Sejarah mencatat banyak Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia menghadapi masalah tata kelola akibat intervensi politik dan lemahnya pengawasan independen.

Mengambil pelajaran dari negara tetangga, Temasek Holdings di Singapura menjadi contoh bagaimana manajemen investasi bisa sukses dengan independensi kuat, sistem pengawasan transparan, serta pengelolaan berbasis profesionalisme. Tantangan di Indonesia lebih kompleks; birokrasi yang rentan terhadap pengaruh politik menjadi salah satu hambatan.

Intervensi Politik dan Risiko yang Menghantui

Intervensi politik menjadi salah satu risiko terbesar bagi Danantara. Keputusan investasi harusnya didasarkan pada analisis ekonomi matang, bukan kepentingan politik jangka pendek. "Pengalaman di masa lalu menunjukkan betapa kerugian besar bisa terjadi akibat keputusan non-bisnis yang malah membebani negara," kata seorang analis kebijakan ekonomi.

Selain risiko di atas, inkonsistensi kebijakan akibat pergantian pemerintahan merupakan tantangan lain bagi Danantara. Kebijakan ekonomi sering berubah seiring pergantian pemimpin politik. Tanpa regulasi kuat, program investasi Danantara bisa terganggu setiap kali ada pergantian kepemimpinan.

Langkah Transparansi dan Keterlibatan Publik yang Diperlukan

Untuk mengatasi kekhawatiran ini, transparansi dan keterbukaan informasi menjadi kunci. Masyarakat harus memiliki akses terhadap laporan keuangan, kebijakan investasi, serta keputusan strategis Danantara. "Transparansi harus jadi prioritas untuk membangun kepercayaan publik terhadap Danantara," tegas seorang aktivis organisasi masyarakat sipil.

Publikasi laporan berkala yang mudah diakses oleh masyarakat dan pengawasan oleh media dan masyarakat sipil harus didorong. Peran Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana harus dijalankan oleh profesional dengan kompetensi di bidang investasi tanpa konflik kepentingan, agar menghindari celah praktik korupsi dan nepotisme.

Menjaga Keberlanjutan Kebijakan Investasi

Konsistensi kebijakan investasi menjadi tantangan selanjutnya. Investasi Danantara harus sejalan dengan visi jangka panjang Indonesia, khususnya untuk mencapai Indonesia Emas 2045. Kebijakan investasi harus berbasis riset mendalam dan analisis objektif, bukan hanya karena kepentingan politik sesaat.

Membangun mekanisme regulasi untuk menjamin kebijakan Danantara tetap sesuai dengan visi pembangunan nasional adalah langkah penting. "Jika tidak, keberlanjutan proyek investasi bisa terancam perubahan politik," jelas seorang pengamat ekonomi politik.

Membangun Pilar Pertumbuhan Ekonomi

Keberhasilan Danantara tidak hanya diukur dari besarnya aset yang dikelola, tetapi juga bagaimana tata kelola dan akuntabilitasnya dijalankan. Tanpa mekanisme transparansi kuat, Danantara bisa berubah dari harapan menjadi beban bagi negara.

Untuk menjadi instrumen efektif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, langkah yang perlu diambil meliputi peningkatan transparansi, memastikan independensi, memperkuat pengawasan publik, dan menyusun regulasi untuk keberlanjutan kebijakan investasi. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, Danantara diharapkan menjadi pilar utama dalam mendukung transformasi ekonomi Indonesia menuju negara maju pada 2045.