JAKARTA - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Alex Indra Lukman menyatakan bahwa perubahan iklim mesti dipandang sebagai ancaman serius bagi ketahanan pembangunan nasional, sehingga wajib menjadi pijakan utama dalam perencanaan kebijakan pemerintah.
Alex mengemukakan pandangan tersebut di Jakarta, Kamis, menyusul bencana banjir yang menerjang sejumlah daerah di Sumatera Barat padahal saat ini tengah berada pada musim kemarau.
"Pola hujan yang semakin ekstrem dan tidak lagi mengikuti siklus musim menunjukkan bahwa pendekatan pembangunan yang selama ini bertumpu pada kalender musim tidak lagi memadai untuk melindungi masyarakat," katanya.
Menurut Alex, pergeseran pola cuaca menandakan bahwa Indonesia mulai memasuki era baru risiko kebencanaan. Oleh karena itu, pemerintah didesak untuk merancang sistem perlindungan warga yang jauh lebih antisipatif.
Ia menilai pemerintah patut mengevaluasi beragam kebijakan pembangunan yang selama ini masih memakai asumsi pola musim konvensional, termasuk pada perencanaan infrastruktur, tata ruang, pengelolaan daerah aliran sungai, pemukiman, pertanian, hingga layanan publik.
Menurut pandangannya, adaptasi atas perubahan iklim wajib menjadi prinsip dasar pada perencanaan pembangunan nasional maupun daerah, bukan sekadar pelengkap kebijakan sektoral.
Mengenai musibah banjir di Sumatera Barat, Alex pun meminta pemerintah daerah memastikan penyaluran bantuan kepada warga terdampak berjalan merata, serta memberi perhatian khusus bagi kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, ibu hamil, dan penyandang disabilitas.
Ia menegaskan bahwa kian sigap pemerintah mengantisipasi perubahan risiko iklim, maka kian minim pula dampak sosial, ekonomi, maupun kemanusiaan yang mesti dipikul oleh masyarakat.
Sebelumnya, hujan dengan intensitas amat tinggi mengguyur Padang pada Senin (3/8) dan memicu timbulnya 15 titik banjir di kota tersebut. Bencana serupa juga meluas ke beberapa wilayah lain di Sumbar, salah satunya Kabupaten Agam.
Walau genangan air di Kota Padang mulai berangsur surut, dampak yang ditimbulkan terbilang besar lantaran derasnya luapan air sempat menghanyutkan barang-barang milik warga.
Bencana banjir ini tercatat menggenangi permukiman milik 1.488 Kepala Keluarga (KK) dan memaksa sedikitnya 1.377 jiwa untuk mengungsi.