JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa rangkaian program Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dirancang sebagai upaya menjaga Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap optimal sebagai alat pembangunan serta pelindung perekonomian rakyat.
“APBN harus terus dijaga tetap sehat, kredibel, dan berkelanjutan, agar mampu berfungsi secara optimal sebagai shock absorber, mendukung agenda pembangunan, dan instrumen untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat,” kata Purbaya dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.
Sejalan dengan arah tersebut, strategi ekonomi dan fiskal 2027 diproyeksikan guna mendorong pertumbuhan ekonomi nasional secara meluas lewat penguatan sinergi kebijakan fiskal, moneter, sektor keuangan, hingga iklim investasi.
Kebijakan ini turut mencakup percepatan transformasi ekonomi bernilai tambah tinggi, efektivitas program unggulan, pengetatan perlindungan sosial, pemberdayaan UMKM, hingga penguatan bagi kelompok kerja rentan.
Kemenkeu merancang Rencana Kerja TA 2027 dengan lima program utama, yakni Kebijakan Fiskal, Sektor Keuangan, dan Ekonomi; Pengelolaan Penerimaan Negara; Pengelolaan Belanja Negara; Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko; serta Dukungan Manajemen.
Seluruh program tersebut dipersiapkan untuk mengawal delapan klaster Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN), meliputi kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, penurunan kemiskinan, hilirisasi, infrastruktur, hingga ekonomi desa.
Pelaksanaan prioritas nasional itu turut diperkuat oleh berbagai sarana pendukung, seperti sektor pertahanan, penegakan hukum, tata kelola pemerintahan, digitalisasi, dan diplomasi ekonomi.
Dari segi kebijakan fiskal, Kemenkeu akan memperkuat harmonisasi guna mengakselerasi investasi dan hilirisasi industri strategis. Sementara pada sektor penerimaan negara, fokus diarahkan pada integrasi ekspor-impor, peningkatkan lifting migas, serta pengawasan layanan perpajakan.
Mengenai pengelolaan belanja, Kemenkeu bakal memodernisasi sistem penganggaran dan kapasitas keuangan daerah. Di sisi perbendaharaan dan risiko, dukungan dialokasikan untuk kemandirian energi via penjaminan pemerintah, pembiayaan kreatif infrastruktur, serta optimalisasi Barang Milik Negara (BMN).
Langkah transformasi digital juga digenjot dalam Rencana Kerja TA 2027 lewat pengembangan Indonesia National Single Window, penguatan Coretax System, Smart Customs and Excise System, hingga digitalisasi proses bisnis internal Kemenkeu.
Berbekal pencapaian sepanjang 2026, Kemenkeu berkomitmen meneruskan pembenahan tata kelola keuangan negara pada 2027 agar fiskal tetap sehat dan mampu mempercepat kesejahteraan masyarakat.
