TRENENERGI.COM — Pemerintah menyiapkan 10 titik lahan untuk pembangunan rumah susun hasil kerja sama dengan investor China, dengan kepastian status tanah dan bebas sengketa sebagai syarat utama yang diminta calon penanam modal. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menyatakan lahan dan regulasi untuk proyek itu sudah disiapkan, sementara data titik lokasi masih bergerak karena proses pembahasan berjalan.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan pemerintah telah menyiapkan lahan dan regulasi bagi pembangunan rumah susun yang akan dikerjasamakan dengan China. Menurut dia, pembahasan antara kedua pihak sudah berlangsung serius, termasuk setelah kunjungan Menteri Perumahan China ke Kementerian PKP dan pertemuannya dengan Duta Besar China untuk Indonesia.
"Kan kita udah siapkan, ada lahannya, ada regulasinya. Mereka siapkan, itu Pak Roby yang siapkan ya. Ada 10 titik yang siapkan," kata Ara di Kantor Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom), Rabu (16/9/2026).
Status Tanah dan Bebas Sengketa Jadi Permintaan Utama
Plt Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Kementerian PKP, Roberia, menyebut sejumlah titik lahan sudah teridentifikasi. Namun, data tersebut belum final karena prosesnya masih berkembang dan disiapkan bersama ATR/BPN.
Roberia menuturkan, kepastian status lahan menjadi salah satu hal pertama yang dipertanyakan calon investor China. Mereka ingin tahu siapa pemegang hak atas tanah yang akan dipakai, sekaligus memastikan lahan itu bebas dari sengketa.
"Tadi saya sudah kumpul dengan perwakilan Dubes Tiongkok, terus mereka membawa juga calon, calon investor. Beberapa hal mereka minta, yang paling penting itu, mereka meminta, jika mereka akan investasi di Indonesia di bidang properti, siapa yang punya tanah. Kemudian tanahnya, wajib bebas sengketa," jelasnya.
Dukungan Air, Listrik, hingga Aspek Pemasaran
Selain soal tanah, calon investor menyoroti ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) seperti air dan listrik di lokasi yang akan dibangun. Aspek pemasaran juga menjadi perhatian karena proyek ini berorientasi bisnis, bukan sekadar pembangunan hunian.
Pemerintah dan pihak investor turut membahas struktur serta desain bangunan yang akan digunakan. Roberia menekankan pembangunan rusun wajib memenuhi aspek keselamatan, keamanan, kesehatan, dan kelayakan huni.
Tak Hanya untuk Warga Berpenghasilan Rendah
Rusun hasil kerja sama Indonesia-China ini nantinya tidak hanya menyasar masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Pemerintah membuka kemungkinan hunian tersebut juga diperuntukkan bagi masyarakat kelas menengah dan atas.
Dengan cakupan yang lebih luas, skema proyek ini berpotensi berbeda dari program rusun bersubsidi yang selama ini berjalan. Pemerintah belum memerinci berapa nilai investasi yang disiapkan maupun jadwal mulai konstruksi.
Sejumlah hal masih menunggu kepastian, terutama finalisasi data lahan dari ATR/BPN dan kesepakatan dengan calon investor. Pemerintah menyatakan proses pembahasan masih terus berjalan sebelum proyek masuk tahap eksekusi.
