JAKARTA - Bank Indonesia (BI) merombak arah kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) dengan memperluas jangkauan sasaran pemberian insentif bagi perbankan.
Mulai September 2026, alokasi insentif likuiditas tidak cuma ditujukan untuk memacu penyaluran kredit ke sektor prioritas, melainkan juga memperkokoh pendalaman pasar uang lewat optimalisasi kepemilikan surat berharga.
Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menyampaikan bahwa dalam penyesuaian kebijakan KLM ini, BI menaikkan batas insentif maksimal dari 5,5 persen menjadi 6 persen dari Dana Pihak Ketiga (DPK).
Kendati demikian, peningkatan batas tersebut diimbangi dengan perombakan struktur alokasi insentif yang disalurkan kepada tiap perbankan.
BI merilis skema baru yakni KLM Pendalaman Pasar Uang (PPU) dengan plafon insentif maksimal 2 persen dari DPK. Skema ini ditujukan bagi bank yang sanggup menjaga rasio kepemilikan surat berharga terbitan pemerintah dan BI, termasuk SRBI non-repo rupiah terhadap total pendanaan.
Sementara itu, porsi KLM lewat financing channel guna menggenjot penyaluran kredit ke sektor prioritas disesuaikan menjadi maksimal 4 persen dari DPK, sedikit menyusut dari ketentuan sebelumnya yang mencapai 4,5 persen dari DPK.
Perubahan skema ini mencerminkan pergeseran pendekatan BI dalam mengatur tata kelola likuiditas perbankan nasional.
Selain menjaga kestabilan penyaluran kredit, BI bertekad memastikan likuiditas bank dapat menopang pendalaman pasar keuangan sekaligus mengikis fragmentasi likuiditas di pasar uang maupun industri perbankan.
Di sisi lain, insentif Kredit Likuiditas Makroprudensial (KLM) Bank Indonesia terus diperluas untuk menggenjot ekspansi kredit perbankan.
Hingga pekan pertama Juli 2026, akumulasi KLM yang telah dikucurkan kepada perbankan menyentuh Rp431,9 triliun, yang mana porsi terbesarnya dialokasikan untuk memperkuat kucuran kredit serta pembiayaan.
Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengutarakan bahwa kebijakan makroprudensial akomodatif akan terus diterapkan demi menjaga kecukupan likuiditas perbankan serta mendorong fungsi intermediasi ke sektor prioritas.
Dari total insentif KLM tersebut, dana senilai Rp369 triliun dikucurkan lewat lending channel untuk menggenjot pertumbuhan kredit dan pembiayaan perbankan.
Selanjutnya, alokasi senilai Rp62,9 triliun disalurkan lewat interest rate channel guna meningkatkan efisiensi serta efektivitas suku bunga di industri perbankan.
Berdasarkan klasifikasi kelompok bank, porsi penyaluran KLM terbesar diterima oleh kelompok bank BUMN dengan torehan mencapai Rp219,6 triliun.
Di urutan berikutnya, bank umum swasta nasional (BUSN) mengantongi Rp172,5 triliun, bank pembangunan daerah (BPD) memperoleh Rp31,7 triliun, dan kantor cabang bank asing (KCBA) menerima Rp8,1 triliun.