TRENENERGI.COM — MIND ID mencatat total pembayaran kewajiban kepada pemerintah sebesar Rp32,82 triliun sepanjang 2025, terdiri dari dividen, pajak, dan kewajiban lainnya. Holding pertambangan pelat merah itu kini mempercepat hilirisasi mineral demi memperbesar penerimaan negara dan nilai tambah domestik.
Direktur Utama MIND ID Maroef Sjamsoeddin memaparkan capaian tersebut dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi XII DPR RI. Menurut dia, potensi ekonomi sektor pertambangan Indonesia masih sangat besar dan belum tergarap maksimal.
Setoran Rp32,82 triliun itu merupakan bagian dari aliran manfaat ekonomi yang disalurkan perseroan kepada negara, mitra kerja, dan masyarakat. Laporan Keberlanjutan MIND ID 2025 mencatat Generated Economic Value Rp185,16 triliun dengan Distributed Economic Value Rp180,30 triliun.
Hilirisasi Jadi Kunci Nilai Tambah
Maroef menilai masih ada ruang lebar untuk memperkuat kontribusi MIND ID terhadap pengelolaan komoditas strategis nasional. Karena itu, Grup MIND ID memperbesar kapasitas produksi sekaligus mempercepat proyek hilirisasi.
Sejumlah proyek strategis yang tengah digarap mencakup ekosistem bauksit-alumina-aluminium terintegrasi, pemurnian dan pencetakan emas logam mulia, hingga ekosistem baterai kendaraan listrik. Semua diarahkan untuk memperkuat nilai tambah domestik dan memperluas basis industri nasional.
"Optimalisasi penerimaan negara akan semakin optimal melalui pengelolaan sumber daya alam yang dikelola langsung melalui entitas milik Negara," ujar Maroef dalam rapat yang dikutip Kamis (17/9/2026).
Bukit Asam Jaga Pasokan Listrik Nasional
Selain setoran fiskal, MIND ID menjalankan mandat menjaga ketahanan energi. Bukit Asam sebagai anggota grup secara konsisten memenuhi bahkan melampaui kewajiban Domestic Market Obligation (DMO).
Langkah itu memastikan pasokan batu bara bagi pembangkit listrik nasional tetap aman. Dampaknya langsung terasa bagi rumah tangga dan industri yang bergantung pada listrik dengan tarif terjangkau.
Dukungan DPR dan Kepastian DMO
Komisi XII DPR RI menyatakan dukungan terhadap upaya MIND ID memperkuat tata kelola pertambangan, mempercepat hilirisasi, dan mengoptimalkan manfaat sumber daya alam. DPR juga mendorong kepastian penerapan DMO serta tata niaga komoditas strategis seperti emas agar lebih transparan.
Anggota Komisi XII DPR RI Yulian Gunhar menegaskan pembentukan MIND ID sejak awal diarahkan untuk mengubah pola pengelolaan mineral nasional. Menurut dia, negara harus hadir langsung dalam mengelola kekayaan alam agar manfaatnya kembali ke rakyat.
Maroef menyatakan MIND ID siap menjalankan mandat yang lebih besar. Kesiapan itu mencakup sumber daya manusia, teknologi, pengalaman operasional, dan jaringan industri yang sudah terbangun.
"Kami siap menjalankan mandat yang lebih besar dalam pengelolaan sumber daya alam nasional," kata Maroef.
Penguatan peran BUMN di sektor mineral tidak sekadar mengejar kinerja perusahaan. Tujuannya memastikan lebih banyak nilai tambah, lapangan kerja, penguasaan teknologi, dan penerimaan negara tercipta di dalam negeri.
Bagi investor, setoran dividen MIND ID menjadi indikator kesehatan fiskal negara dari sektor tambang. Sementara bagi daerah penghasil, proyek hilirisasi berpotensi membuka lapangan kerja baru dan menambah aliran pendapatan daerah.