TRENENERGI.COM — Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengumumkan pembentukan Badan Usaha Khusus (BUK) Migas yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Kebijakan itu disampaikan seusai Sidang perdana Dewan Energi Nasional (DEN) 2026 di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (17/9/2026). Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah menjaga ketahanan energi nasional.
Selain soal BUK Migas, pemerintah memastikan ketersediaan energi tetap terjaga. Stok bahan bakar minyak (BBM) dan cadangan nasional saat ini berada di kisaran 18-20 hari.
Stok BBM dan Dorongan B50-E50
Pemerintah menempuh sejumlah cara untuk menekan ketergantungan pada impor BBM. Salah satunya mendorong pengembangan bahan bakar nabati B50 dan E50.
Langkah ini dinilai penting karena impor BBM masih membebani neraca perdagangan dan anggaran negara. Pemerintah ingin bauran energi domestik lebih besar dalam waktu dekat.
Eksplorasi Migas dan RUU Migas
Peningkatan eksplorasi migas nasional juga masuk dalam pembahasan sidang. Pemerintah menilai cadangan yang ada perlu terus ditambah agar produksi tidak menurun.
Perkembangan RUU Migas turut dibahas dalam forum yang sama. Dari situ muncul rencana pembentukan Badan Usaha Khusus Migas yang bertanggung jawab langsung di bawah Presiden.
Apa Artinya bagi Industri dan Konsumen
BUK Migas yang berada langsung di bawah Presiden mengubah lanskap tata kelola sektor migas. Selama ini fungsi pengaturan dan pengusahaan migas tersebar di beberapa institusi.
Bagi pelaku industri, kepastian regulasi menjadi hal yang ditunggu. Bagi konsumen, stok 18-20 hari dan dorongan B50-E50 menjadi penanda seberapa siap pemerintah menghadapi gejolak pasar global.
Pengembangan B50 dan E50 sendiri menyentuh sektor hilir, termasuk kesiapan kendaraan dan infrastruktur distribusi. Pemerintah belum merinci jadwal penerapannya.
Rangkaian kebijakan ini menunjukkan fokus pemerintah pada ketahanan energi, bukan sekadar penambahan produksi. Pembentukan BUK Migas akan menjadi ujian pertama seberapa cepat kebijakan itu berjalan di lapangan.