TRENENERGI.COM — Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn.) Dudung Abdurachman memastikan hambatan perizinan Jaringan Gas Bumi Rumah Tangga (Jargas) di Gresik, Jawa Timur, tuntas dan siap beroperasi. Penyelesaian izin ini membuka jalan bagi 14.586 sambungan rumah di Gresik dan Sidoarjo yang dibangun lewat APBN. Warga calon penerima manfaat bakal menikmati gas pipa yang lebih murah dibanding LPG tabung 3 kilogram.
Kunjungan Dudung ke lokasi Metering Regulating Station (MRS) Jargas di Gresik pada Jumat (18/9/2026) menandai babak baru pengoperasian proyek strategis nasional itu. Ia didampingi Bupati Gresik H. Fandi Akhmad Yani, Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Jargas Kementerian ESDM Agung Kuswandono, serta Direktur Infrastruktur dan Teknologi PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (PGN) Herry Murahmanta.
Progres fisik pembangunan Jargas di Gresik sudah mencapai 95,4 persen. Capaian itu lebih cepat sekitar 4,6 persen dari rencana semula.
Hambatan Izin yang Sempat Menahan Operasi
Sejumlah persetujuan yang selama ini menahan pengoperasian sudah keluar. Dudung menyebut persetujuan lingkungan hidup UKL-UPL telah terbit untuk kedua kabupaten, rekomendasi teknis ruas jalan Kabupaten Gresik sudah dikeluarkan, dan rekomendasi teknis perlintasan sungai telah ditandatangani.
"Kendala perizinan selama ini yang menahan pengoperasian sudah terselesaikan," kata Dudung dalam keterangan resminya.
Penyelesaian itu tidak lepas dari respons cepat Bupati Gresik dan Gubernur Jawa Timur. Dudung juga berterima kasih kepada Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, serta pemerintah kabupaten atas dukungan percepatan perizinan.
Dampak ke Kantong Warga dan UMKM
Kabupaten Gresik mendapat alokasi 7.363 sambungan rumah, sedangkan Sidoarjo 7.223 sambungan rumah. Total keduanya mencapai 14.586 sambungan rumah.
Dengan beroperasinya jaringan itu, konsumsi LPG 3 kilogram bersubsidi diperkirakan berkurang sekitar 36,6 ribu tabung per bulan. Dudung menyebut sekitar 80 persen kebutuhan LPG nasional masih dipenuhi lewat impor, sehingga pengurangan konsumsi tabung melon berdampak langsung pada ketergantungan impor.
Dari sisi harga, gas pipa jauh lebih ringan bagi warga. "Otomatis kalau misalnya gas itu dengan harga yang tadi saya sebutkan Rp 70.000, terutama bagi perekonomian, UMKM, yang kemudian akhirnya cuma Rp 20.000, ini akan sangat membantu," ujarnya.
Jargas juga mempermudah warga saat kebutuhan mendadak di malam hari. Toko penjual LPG tabung 3 kilogram biasanya sudah tutup pada jam-jam tersebut.
Fokus Berpindah ke Pengoperasian
Dengan tuntasnya perizinan, Dudung meminta fokus berpindah ke tahap pengoperasian. Kementerian ESDM diminta segera menetapkan badan usaha pengelola dan menerbitkan izin usaha niaga gas bumi.
SKK Migas diminta memastikan alokasi gas dan titik serah, sementara BPH Migas menyiapkan harga gas rumah tangga yang tetap lebih murah dibanding LPG tabung 3 kilogram. KSP akan terus mengawal lintas kementerian dan lembaga hingga seluruh sambungan rumah beroperasi.
Program Jargas rumah tangga merupakan bagian dari upaya mencapai target 1 juta sambungan rumah. Dudung menyebut target itu bakal selesai pada 2028.
"2028. 2028 selesai," jawabnya saat ditanya soal target penyelesaian.
Pembangunan jaringan gas perkotaan berstatus Proyek Strategis Nasional berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025. Program ini juga sejalan dengan Program Kerja Prioritas Nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2027.
Dudung menegaskan pembangunan jaringan gas akan berlanjut ke lokasi berikutnya. Perizinan di tiap daerah diminta disiapkan sejak tahap perencanaan dan diproses secara paralel agar impor LPG terus berkurang.