JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan bahwa proses penggabungan atau merger antar Bank Perekonomian Rakyat (BPR) serta Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) terus bertambah dan masih berjalan.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae menjelaskan penggabungan tersebut merupakan bentuk dorongan untuk meningkatkan penguatan industri perbankan nasional, salah satunya lewat penerapan kebijakan konsolidasi.

Hingga akhir Juni 2026, terdapat 81 BPR/BPRS yang telah disetujui untuk berkonsolidasi menjadi 24 BPR/BPRS. Sementara itu, lebih dari 200 BPR/BPRS lainnya masih berada dalam tahap perizinan penggabungan atau peleburan di OJK.

"Terkait dengan hal ini, BPR/BPRS dalam kepemilikan dan/atau pengendalian PSP yang sama (BPR/BPRS grup) sedang menjalani proses konsolidasi sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 7 Tahun 2024 tentang BPR dan BPRS," kata Dian Ediana Rae dalam keterangan tertulis, dikutip Sabtu (26/7/2026).

Dian Ediana Rae menegaskan, konsolidasi tersebut bertujuan untuk memperkuat permodalan serta daya saing BPR/BPRS melalui implementasi tata kelola dan manajemen risiko, pemenuhan struktur organisasi, perbaikan kinerja keuangan, hingga pengelolaan yang efisien.

"Dengan demikian, keberhasilan konsolidasi dapat mewujudkan visi-misi BPR/BPRS yang tercantum dalam Roadmap Pengembangan BPR/BPRS Tahun 2024-2027 yaitu menjadi BPR/BPRS yang berintegritas, resilien, adaptif, berdaya saing, dan kontributif dalam menggerakkan perekonomian di wilayahnya," terangnya.

Selanjutnya, OJK bakal memberikan dukungan terhadap langkah penguatan permodalan perbankan, termasuk mengenai masuknya investor strategis baru sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku.

Langkah ini juga diharapkan memberikan dampak positif bagi kinerja bank serta mendukung industri perbankan nasional agar lebih sehat, efisien, berdaya saing, dan berkontribusi terhadap perekonomian nasional.