JAKARTA - Mahkamah Konstitusi menginstruksikan pemerintah beserta DPR RI agar mengeluarkan pengalokasian dana program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari pos anggaran sektor pendidikan dalam APBN.

Instruksi tersebut dibacakan dalam amar putusan uji materiil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN Tahun Anggaran 2026 atas permohonan perkara Nomor 40/PUU-XXIV/2026 di Jakarta, Kamis.

MK memberikan tenggat waktu bagi pemerintah maupun DPR RI guna memisahkan anggaran MBG dari alokasi pendidikan pada APBN tahun 2028, mengingat sifat khusus penyusunan anggaran APBN yang berlangsung setahun sekali.

"Yaitu program MBG atau penamaan lainnya berupa program pembagian makanan bergizi dalam lingkup anggaran pendidikan harus dikeluarkan atau dipisahkan dari definisi operasional penyelenggaraan pendidikan sehingga tidak lagi menggunakan alokasi anggaran pendidikan dalam APBN," kata Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih.

Dalam pertimbangan hukumnya, Enny menegaskan bahwasanya penjelasan Pasal 22 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 yang menyebutkan pembiayaan operasional penyelenggaraan pendidikan, termasuk program makan bergizi pada institusi pendidikan umum maupun keagamaan, telah memicu perluasan makna.

Adanya frasa operasional penyelenggaraan pendidikan dalam ketentuan Pasal 22 ayat (3) UU Nomor 17 Tahun 2025 tersebut dinilai berimbas pada tidak terpenuhinya asas mandatory spending sebagaimana diamanatkan Pasal 31 ayat (2) dan ayat (4) UUD NRI 1945.

"Dan oleh karena menimbulkan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, untuk menjaga kepatuhan terhadap amanat Pasal 31 ayat (4) UUD 1945 dan melaksanakan kewajiban negara dalam memenuhi hak warga negara atas pendidikan maka Pasal 22 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 dinyatakan konstitusional secara bersyarat," kata Enny.