JAKARTA - Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Kalimantan Selatan (Kalsel) mencapai angka sekitar Rp2,69 triliun bagi 37.385 debitur sepanjang semester I 2026, dengan sektor pertanian sebagai penyerap terbesar.

"Realisasi tersebut mencapai 43,04 persen dari total pagu Rp5,15 triliun. Capaian ini menunjukkan keberlanjutan dukungan pembiayaan pemerintah bagi penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di daerah,” kata Kepala Kantor Wilayah DJPb Kalsel Catur Ariyanto Widodo di Banjarmasin, Kamis.

Mengacu data Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) Kementerian Keuangan, penyaluran KUR secara konvensional hingga 30 Juni 2026 membukukan Rp2,58 triliun atau setara 95,98 persen dari keseluruhan realisasi, sementara KUR berbasis syariah menyerap Rp108,37 miliar atau sekitar 4,02 persen.

Secara peringkat nasional, Provinsi Kalimantan Selatan berada di posisi ke-17 sekaligus menempati urutan kedua di wilayah regional Kalimantan dalam hal pemenuhan realisasi KUR.

Catur menerangkan bahwa bidang pertanian menyerap porsi KUR paling dominan sebesar Rp948,52 miliar atau setara 35,22 persen bagi 16.383 penerima. Dilihat dari jenis skemanya, KUR mikro menjadi penggerak utama penyaluran dengan angka Rp1,74 triliun atau 64,48 persen kepada 33.676 debitur.

Ditinjau dari sebaran wilayah, Kota Banjarmasin membukukan porsi realisasi KUR terbesar yakni Rp480,86 miliar bagi 5.275 debitur. Menyusul berikutnya Kabupaten Tanah Bumbu sebesar Rp348,33 miliar bagi 3.497 debitur serta Kabupaten Banjar sebesar Rp278,85 miliar untuk 4.416 debitur.

Sektor perbankan penyalur mencatat BRI sebagai kontributor terbesar dengan penyaluran Rp1,80 triliun bagi 32.308 debitur. Sementara Bank Mandiri mengucurkan Rp278,01 miliar kepada 2.232 pemohon, serta BNI sebesar Rp237,62 miliar bagi 778 penerima.

Di luar program KUR, DJPb Kalsel turut mencatat kucuran pembiayaan Ultra Mikro (UMi) hingga akhir semester I 2026 menyentuh Rp30,95 miliar bagi 5.547 debitur, yang terdiri atas skema konvensional senilai Rp5,38 miliar serta skema syariah sebesar Rp25,57 miliar.

Berdasarkan pencapaian UMi secara nasional, Kalimantan Selatan bertengger pada peringkat ke-28, sedangkan untuk skala regional Kalimantan berhasil menduduki posisi ketiga.

Distribusi UMi terbanyak dicatatkan oleh Kota Banjarmasin senilai Rp6,21 miliar bagi 1.027 debitur, disusul Kabupaten Banjar sejumlah Rp3,86 miliar untuk 703 debitur dan Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebesar Rp3,10 miliar bagi 561 debitur.

Lektor bisnis perdagangan mendominasi alokasi penerima UMi dengan porsi mencapai 97,56 persen, di mana metode kelompok menjadi pola pembiayaan paling diminati sebesar Rp29,46 miliar.

PT Permodalan Nasional Madani (PNM) memimpin sebagai lembaga penyalur UMi terbesar lewat realisasi Rp26,28 miliar bagi 4.651 penerima.

“Kami terus memperkuat pengawasan melalui monitoring dan evaluasi berkala bersama mitra penyalur guna memastikan dukungan pembiayaan UMKM tepat sasaran, merata, dan mampu memperkuat ekonomi inklusif di seluruh kabupaten dan kota,” ujar Catur.