TRENENERGI.COM — Pemerintah belum menetapkan jadwal pasti pembatasan pembelian Pertalite untuk kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi. Saat ini, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) masih melakukan simulasi pengujian atas data calon penerima subsidi.
Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, menyampaikan bahwa akurasi data menjadi prioritas utama. Jika data tidak valid, kebijakan yang bertujuan baik justru bisa memunculkan persoalan baru di masyarakat.
"Itu masih di-exercise. Karena apa? Kita ingin subsidi itu harus tepat sasaran. Nah salah satu cara untuk membuat tepat sasaran data kita harus valid," ujarnya saat ditemui wartawan di Kompleks Parlemen, Jakarta pada Senin (31/8/2026).
Kenapa Data Desil 9 dan 10 Jadi Kunci?
Skema pembatasan ini menyasar dua kelompok teratas dalam pengelompokan ekonomi, yaitu desil 9 dan 10. Kelompok ini dianggap paling mampu membeli bahan bakar dengan harga keekonomian.
Verifikasi data tengah berlangsung untuk memastikan klasterisasi penerima benar-benar akurat. Kementerian ESDM ingin menghindari kesalahan data yang berujung pada kerumitan di SPBU atau protes dari warga yang seharusnya tidak terdampak.
"Nah desil-nya ini yang kami lagi mengecek terus. Jangan sampai harapan kita baik, tapi ternyata dalam implementasinya karena datanya yang tidak valid membuat sesuatu yang tidak sesuai harapan kita," kata Bahlil.
Arah Kebijakan dan Kesiapan Teknis di Lapangan
Wacana pengetatan ini mengerucut setelah rapat koordinasi di Jakarta pada Selasa (11/8/2026). Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, dan Menteri ESDM membahas skema pembatasan bertahap yang membidik kelompok ekonomi tertinggi tersebut.
Kebijakan ini mengikuti instruksi Presiden Prabowo Subianto agar alokasi subsidi energi yang mencapai ratusan triliun rupiah tidak salah sasaran. Penerima manfaat haruslah masyarakat yang benar-benar membutuhkan bantuan pemerintah.
Secara teknis, pemerintah masih mematangkan sistem penyaluran di lapangan. Kesiapan infrastruktur milik PT Pertamina (Persero) menjadi acuan utama agar transisi kebijakan ini berjalan mulus tanpa mengganggu distribusi BBM ke daerah.
Uji coba dan pemadanan data yang tengah berjalan menjadi fase krusial. Keberhasilan tahap ini menentukan apakah pembatasan Pertalite bisa meluncur tanpa gejolak, atau malah menciptakan antrean panjang dan keresahan baru di tengah masyarakat.
