JAKARTA - PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) bersama Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri menandatangani perjanjian kerja sama sebagai langkah strategis untuk memperkuat skema pembiayaan kreatif pembangunan infrastruktur di Bali dan berbagai daerah lain di Indonesia.

Berdasarkan siaran resmi PT PII yang diterima di Jakarta, Selasa, prosesi penandatanganan tersebut dilangsungkan di tengah gelaran Sosialisasi dan Asistensi Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) se-Provinsi Bali di Denpasar.

Cakupan ruang lingkup kemitraan ini meliputi penyusunan regulasi yang memberikan kemudahan bagi pemerintah daerah dalam mengimplementasikan skema pembiayaan kreatif, baik melalui KPDBU maupun metode lain dari pemerintah pusat, serta fasilitasi dukungan dari lembaga donor.

Kerja sama ini juga mencakup pemantauan pelaksanaan pembiayaan kreatif lewat pemecahan hambatan (debottlenecking), pengalokasian kewajiban fiskal, penyediaan lahan, penguatan dukungan DPRD, hingga penuntasan hak regres sesuai porsi kewenangan demi menjamin keberlanjutan proyek.

Selain itu, kedua belah pihak sepakat menjalankan agenda yang mendukung perluasan skema pembiayaan kreatif kepada pemerintah daerah, pelaku usaha, serta lembaga pembiayaan daerah.

Plt Direktur Utama PT PII Andre Permana menegaskan bahwa kolaborasi bersama Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri merupakan bentuk sinergi konkret dalam membangun ekosistem pembiayaan kreatif bagi infrastruktur daerah.

“Sinergi ini diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi pemerintah daerah dalam mengakses berbagai skema pembiayaan, termasuk KPDBU melalui penguatan kebijakan, fasilitasi, serta pendampingan kepada pemerintah daerah, sehingga semakin banyak proyek infrastruktur yang dapat direalisasikan secara berkelanjutan”, pungkas Andre.

Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri A. Fatoni mengutarakan harapan agar sinergi ini mampu menggembleng kapasitas pemerintah daerah dalam mengoptimalkan instrumen pembiayaan kreatif demi mempercepat hadirnya infrastruktur berkualitas.

Keterlibatan PT PII dalam kegiatan Sosialisasi dan Atensi KPDBU se-Provinsi Bali juga menjadi wujud nyata komitmen perseroan untuk mendorong percepatan pembangunan daerah lewat peningkatan mutu SDM pemerintah daerah.

Dalam kesempatan itu, PT PII turut membagikan pengalaman serta praktik terbaik seputar pengembangan proyek KPDBU kepada jajaran peserta dari pelbagai jajaran pemerintah daerah di Provinsi Bali.

Sebagai bentuk sokongan nyata terhadap pembangunan di Provinsi Bali khususnya program prioritas pemerintah, PT PII aktif memberikan pendampingan proyek infrastruktur di tingkat kabupaten dan kota lewat fasilitasi capacity building serta pelaksanaan fasilitas Project Development Facility (PDF) dari Kementerian Keuangan.

Beberapa jajaran pemda tingkat kota dan kabupaten di Bali yang tengah beroleh pendampingan untuk mengawali tahapan KPDBU di antaranya Pemerintah Kota Denpasar, Pemerintah Kabupaten Klungkung, serta Pemerintah Kabupaten Tabanan.