TRENENERGI.COM — Presiden Prabowo Subianto menegaskan belanja pertahanan Indonesia masih di bawah 2 persen dari produk domestik bruto (PDB), jauh tertinggal dari Singapura yang menembus 3 persen. Dari 514 kabupaten, lebih dari 360 di antaranya belum memiliki kehadiran satuan TNI. Keterbatasan itu, menurut Prabowo, berkelindan dengan maraknya illegal logging dan illegal mining di wilayah yang luas.
Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa anggaran pertahanan Indonesia selama beberapa dekade bertahan di kisaran 0,9 persen dari PDB. Meski pemerintah telah menaikkan alokasi, angkanya tetap tidak sampai 2 persen.
Pernyataan itu disampaikan Prabowo dalam Program Presiden Prabowo Menjawab, Rabu 16 September. Ia menilai kondisi tersebut menempatkan Indonesia di posisi terendah di ASEAN.
Ketimpangan Anggaran dengan Negara Tetangga
Sebagai pembanding, Prabowo menyebut Singapura mengalokasikan lebih dari 3 persen PDB untuk pertahanan. Selisih itu, menurut dia, berdampak langsung pada kemampuan jangkauan sistem pertahanan nasional.
"Anggaran kita termasuk paling kecil di ASEAN. Walaupun kita sudah menaikkan seperti itu, tidak sampai 2 persen dari GDP kita," tegas Prabowo.
Prabowo menekankan penguatan TNI bukan semata soal penambahan jumlah personel. Yang dibutuhkan, katanya, adalah sistem pertahanan yang mampu menjangkau seluruh wilayah Indonesia.
514 Kabupaten dan Kebutuhan Satu Batalion per Wilayah
Prabowo menyoroti luas wilayah Indonesia yang mencakup 514 kabupaten. Menurut dia, jumlah itu tidak sebanding dengan ketersediaan satuan TNI jika kehadiran pertahanan hanya mengandalkan jumlah batalion saat ini.
"Negara kita ini besar sekali. Kita punya 514 kabupaten, dan kabupaten itu besar. Bukan kabupaten yang kecil-kecil, kabupaten itu besar," ujarnya.
Ia lantas menggambarkan kondisi apabila setiap kabupaten membutuhkan sedikitnya satu batalion. Dengan jumlah batalion yang tersedia, lebih dari 360 kabupaten belum memiliki kehadiran satuan TNI.
Kaitan dengan Pengawasan Sumber Daya Alam
Keterbatasan kehadiran aparat di sejumlah wilayah, menurut Prabowo, berkaitan erat dengan pengawasan sumber daya alam. Wilayah yang luas membutuhkan kemampuan pengawasan memadai untuk mencegah aktivitas ilegal.
"Padahal di situ ada kekayaan kita. Karena itulah, selama sekian puluh tahun, terjadilah illegal logging, illegal mining, kebun-kebun liar," ungkapnya.
Prabowo juga menyinggung keberadaan perkebunan kelapa sawit di kawasan hutan lindung. Menurut dia, aktivitas itu dapat berlangsung bertahun-tahun tanpa penindakan.
Dorongan Penambahan Kekuatan TNI
Prabowo menegaskan penambahan kekuatan TNI diperlukan agar sistem pertahanan dan keamanan menjangkau seluruh wilayah. Luas wilayah dan besarnya jumlah penduduk menjadi dasar penilaian bahwa kehadiran unsur pertahanan perlu diperkuat secara merata.
"Jadi, kalau menurut saya, sistem kita, sistem hankam yang merata, membutuhkan kehadiran unsur-unsur pertahanan yang cukup kuat," pungkasnya.
Pernyataan itu menegaskan arah kebijakan penguatan TNI yang tidak hanya menyasar jumlah personel. Pemerintah menempatkan pemerataan kehadiran satuan sebagai bagian dari upaya menjaga kedaulatan dan mengamankan kekayaan alam di daerah.
