TRENENERGI.COM — Kementerian Keuangan mencatat realisasi subsidi dan kompensasi energi hingga 31 Agustus 2026 mencapai Rp 331,4 triliun, setara 74,2 persen dari pagu APBN. Angka ini melonjak Rp 100 triliun lebih dibanding periode yang sama tahun lalu, terutama untuk memberi keleluasaan kas bagi PLN dan Pertamina.
Lonjakan ini disebut sebagai konsekuensi dari naiknya konsumsi barang bersubsidi di tengah masyarakat. Pemerintah memilih menahan laju penyesuaian harga agar daya beli tetap terjaga.
Rincian Subsidi dan Kompensasi
Dari total Rp 331,4 triliun, sebanyak Rp 177,1 triliun merupakan belanja subsidi dan Rp 154,4 triliun berupa kompensasi. Kedua pos itu naik signifikan dibanding periode yang sama pada 2025 yang hanya Rp 218 triliun.
Secara tahunan, realisasi subsidi dan kompensasi 2026 tumbuh 52,1 persen. Pada 2024, angkanya tercatat Rp 208,6 triliun, sementara 2023 sebesar Rp 194,6 triliun dan 2022 mencapai Rp 244,6 triliun.
Suahasil menegaskan tambahan pembayaran itu diarahkan agar PLN dan Pertamina punya ruang kas yang cukup. Tujuannya, keduanya bisa terus menyediakan barang yang harganya diatur pemerintah.
"Tahun ini sampai dengan Agustus 2026 yang sudah dibayarkan itu Rp 331 triliun, Rp 100 triliun lebih tinggi dibandingkan tahun lalu," kata Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTa, Jumat (18/9).
Konsumsi BBM hingga Pupuk Naik
Peningkatan realisasi juga terlihat dari data konsumsi barang bersubsidi. Volume BBM tercatat 11.578,7 ribu kiloliter, naik 8,8 persen dari 10.639,8 ribu kiloliter pada 2025.
Volume LPG 3 kg mencapai 5.044,9 juta kg atau naik 2,6 persen. Jumlah pelanggan listrik bersubsidi bertambah menjadi 43,3 juta pelanggan, tumbuh 2,1 persen dari 42,4 juta pelanggan.
Volume pupuk bersubsidi melonjak paling tajam, yakni 6,1 juta ton atau naik 23,4 persen dari 4,9 juta ton. Penyaluran Kredit Usaha Rakyat juga naik 5,9 persen dengan 3,3 juta debitur.
"Ini yang saya maksud tadi ekonominya berjalan terus, salah satunya didukung oleh barang-barang yang harganya diatur oleh pemerintah," jelas Suahasil.
Pemicu Lonjakan Belanja Energi
Sejumlah faktor mempengaruhi besarnya subsidi dan kompensasi tahun ini. Mulai dari fluktuasi Indonesian Crude Price (ICP), nilai tukar rupiah, hingga kenaikan volume konsumsi BBM, LPG, listrik, dan pupuk.
Volatilitas harga minyak dunia akibat dinamika geopolitik turut menambah kebutuhan subsidi energi. Kondisi serupa pernah terjadi pada 2022 saat konflik Rusia-Ukraina meletus.
Pemerintah belum memberi sinyal akan mengubah pagu subsidi tahun ini. Namun pertumbuhan konsumsi barang bersubsidi menjadi indikator yang akan terus dipantau hingga akhir 2026.
