TRENENERGI.COM — Program elektrifikasi nasional baru terealisasi di 1.516 dari 10.068 lokasi target hingga Agustus 2026, atau sekitar 15 persen. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Qodari menyebut listrik yang masuk ke desa terpencil mampu melipatgandakan pendapatan rumah tangga hingga tiga kali. Pemerintah memperkirakan kebutuhan biaya seluruh program mencapai Rp 61,65 triliun dari APBN 2025–2029.
JAKARTA — Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Muhammad Qodari memaparkan perkembangan program elektrifikasi perdesaan dalam konferensi pers di Kantor Bakom RI, Jakarta, Rabu (16/9/2026). Program yang menjadi bagian dari Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Kabinet Merah Putih itu menyasar dusun dan desa yang belum sepenuhnya menikmati akses listrik.
Menurut Qodari, dampak paling konkret dari program tersebut adalah kenaikan pendapatan rumah tangga. Listrik yang masuk ke wilayah terpencil membuka peluang usaha baru dan memperpanjang jam produktif warga.
Target 10.068 Lokasi di 36 Provinsi
Program elektrifikasi menargetkan 10.068 lokasi yang tersebar di 8.561 desa, 2.295 kecamatan, 375 kabupaten/kota, dan 36 provinsi. Hingga Agustus 2026, sebanyak 1.516 lokasi atau sekitar 15 persen dari target sudah terealisasi.
"Program elektrifikasi ini menargetkan 10.068 lokasi yang tersebar di 8.561 desa, 2.295 kecamatan, 375 kabupaten/kota, dan 36 provinsi. Hingga Agustus 2026, dari total target tersebut, elektrifikasi telah terealisasi di 1.516 lokasi atau sekitar 15 persen dari target," ujar Qodari.
Pelaksanaan program mengacu pada Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 316.K/TL.03/MEM/L/2025 tentang Peta Jalan Program Listrik Perdesaan dan Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) Tahun 2025–2029.
Dua Skema: Perluasan Jaringan dan Pembangkit EBT
Pemerintah membagi lokasi sasaran ke dalam dua kategori berdasarkan kondisi geografis. Sebanyak 5.466 lokasi yang masih terjangkau jaringan PLN akan dialiri listrik melalui perluasan jaringan eksisting.
Sementara 4.612 lokasi yang terpencil dan belum terjangkau PLN akan dibangunkan pembangkit skala kecil berbasis Energi Baru dan Terbarukan (EBT). Sebagian besar berada di wilayah pegunungan dan pulau terpencil.
Qodari menjelaskan tahapan pelaksanaan dimulai dari penetapan dan verifikasi lokasi, penyusunan perencanaan teknis dan anggaran, pengadaan dan pembangunan infrastruktur listrik, hingga pengoperasian dan pemeliharaan. Setiap lokasi memiliki penanganan yang disesuaikan dengan kondisi masing-masing.
Kebutuhan Biaya Rp 61,65 Triliun dari APBN
Total kebutuhan biaya untuk mengalirkan listrik ke seluruh 10.068 lokasi diperkirakan mencapai Rp 61,65 triliun. Seluruh pembiayaan direncanakan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan bertahap mulai 2025 hingga 2029.
"Total kebutuhan biaya untuk mengalirkan listrik ke 10.068 lokasi ini diperkirakan mencapai Rp 61,65 triliun. Seluruh pembiayaan program direncanakan bersumber dari APBN yang dialokasikan secara bertahap mulai dari 2025 hingga 2029," tutur Qodari.
Dengan sisa waktu empat tahun, pemerintah menghadapi tantangan mempercepat realisasi di lebih dari 8.500 lokasi yang belum tersentuh listrik. Percepatan diperlukan agar target pendapatan rumah tangga tiga kali lipat bisa dirasakan merata di seluruh wilayah sasaran.